SBY Sebut Target Pajak Sadis

JAKARTA –  Akhirnya mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‘keceplosan’. Seperti menelan ludah sendiri. Baru saja mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahanPresiden Joko Widodo (Jokowi), tiba-tiba SBY justru menyebut ada satu kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai sadis.
Kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai sadis adalah target pajak tahun ini sebesar Rp1.546,7 triliun. SBY tidak setuju dengan target pajak yang kelewat besar dalam dua tahun terakhir. Padahal, kata SBY, kondisi ekonomi sekarang sedang melambat, dan tidak tepat jika mengejar pajak yang besar. Pasalnya, penggenjotan pajak bagi perusahaan sangat berhubungan erat dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana kita ketahui target penerimaan pajak dalam APBN 2016 adalah sebesar Rp1.546,7 triliun. Sedangkan tahun 2015, target pajak sebesar Rp1.294 triliun, dan angka itu tidak tercapai alias shortfall. Ini membuat Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri dari jabatannya. Sigit meletakkan jabatan karena hanya mampu mengantongi Rp1.055 triliun atau 81,5 persennya. Penggejotan pajak ini bias berdampak buruk ke perusahaan. PHK terjadi di manamana.
“Untuk mencegah PHK. Mungkin saya berbeda dengan banyak ekonom dan pejabat negara sekarang. Untuk mencegah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat,” tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3).
SBY menjelaskan, pada pemerintahannya dahulu (justru) memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak bagi perusahaan yang sedang mengalami guncangan dan di ujung PHK.
“Yang hampir PHK, ya mbok pajaknya jangan digenjot dan diperas secara berlebihan. Kalau sudah normal, back to business as usual. Banyak cara untuk mencegah laju PHK, tapi yang jelas government itu tripartid. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” papar SBY.
Jadi? “Saya tidak setuju dengan cara sadis seperti itu. Walaupun memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing,” sambungnya. SBY menjelaskan, kondisi ekonomi secara rill belum kembali normal. Hal ini dilihat dari masih adanya PHK, turunnya harga BBM tidak menurunkan harga barang yang sudah naik, dan nilai tukar rupiah.
“Rupiah sekarang bagus, walaupun sempat lemah, tapi tidak sebagus dibanding dulu,” kritiknya. SBY juga menyebut bagaimana dirinya menangani Indonesia yang sedang mengalami krisis. Menurut SBY, kala itu, pemerintahan yang dipimpinnya bergerak cepat atasi krisis ekonomi global tahun 2008-2009.
“Faktanya krisis 2008-2009 kita mampu kurangi dampak krisis. Kalau dielaborasi kenapa kita selamat krisis? Pertama antisipasi langkah-langkah kita enggak terlambat,” terang SBY.
Strategi SBY ini disebut keep buying strategy. Hal kedua yang dibanding-bandingkan SBY dengan pemerintahan sekarang adalah soal PHK.
“Saya juga mengingatkan soal utang. Nyusun APBN yang pas. Jangan lebih besar pasak daripada tiang,” tegasnya.
SBY kemudian membandingkan kebijakan impor yang dilakukan dirinya. “Jangan ada retorika ‘kita enggak impor’, rakyat butuh beras, kita siapkan, rakyat butuh daging siapkan,” tegas SBY.
SBY juga membandingkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). “Saya pikir BLSM juga tidak tabu. Memang setiap pemimpin punya strategi masing-masing,” tukasnya.
Karena itu, SBY meminta pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tepat. “Tidak boleh ada janji-janji baru yang akan membengkakkan APBN, penegakan hukum harus baik, mengurangi spending, kalkulasi APBN harus tepat sehingga tidak ada selisih,” tukasnya.
Kritik SBY ini, sempat menuai protes. Sebelumnya Presiden RI ke-6 ini menegaskan,  dirinya tidak mau mengkritisi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini. SBY merasa, sebagai seorang incumbent ia tak berhak menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan saat ini. Memakai pameo yang terkenal, SBY bilang, “Semasa bus kota dilarang saling mendahului.” Pernyataan itu juga disampaikan SBY di acara yang sama, saat bertandang ke ke Menara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), untuk menyampaikan presentasinya yang bertema “Visi Perekonomian Indonesia ke Depan,” Kamis (03/03) .
Ketua umum Partai Demokrat ini menyampaikan, pemimpin bisnis, militer, dan politik pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki sikap optimis, serta berani mengambil risiko yang ada dalam dunia yang dipimpinnya.
“Saya kira tidak akan sukses pemimpin yang tidak berani ambil risiko, yang telah dikalkulasikan dengan baik. Teman-teman pemimpin bisnis memiliki keberanian to do something, sebagaimana yang dilakukan pemimpin politik atau militer,” imbuhnya.
Menurutnya, hampir setiap pimpinan memiliki masa pasang dan surut. Namun, mereka memiliki intuisi dan sikap kepemimpinan (leadership) yang sama untuk meraih tujuan yang diimpikannya.
SBY mengaku terus mengikuti perkembangan pemerintahan. “Saya masih mendengar. Saya mengikuti apa yang dilakukan dan tidak dilakukan presiden kita, tentu dengan tujuan dan pertimbangan beliau,” ucap SBY.
SBY menambahkan, dirinya pun masih berkomunikasi dengan berbagai negara dunia, seperti menghadiri beberapa forum dunia, meskipun dirinya banyak mengetahui dan mengikuti perkembangan dari media sosial.
“Tapi memang lebih baik saya tidak terlalu banyak bicara, lebih bijak dan lebih tepat. Kecuali saya melepas Twitter atau FB saya, kalau saya mendengarkan suara rakyat di dunia sosial media,” jelasnya.
Menurut SBY, media social sangat dibutuhkan. Kalau media sosial di-disconnect, maka akan bahaya dan tidak baik. “Saya dulu hampir tiap hari dikritik, saya berada di wilayah itu. Saya mengerti mana yang tidak disukai dan disukai. Meskipun kalau kita melakukan sesuatu tidak harus menunggu suka dan duka. Tapi bagaimana pun bagus kita mengetahui apa yang berada di pikiran rakyat,” tandas SBY.
Padahal, diakui oleh SBY, bahwa, kritik terhadap pemerintah bisa berbuah buruk. Ia sendiri mengaku pernah mengkritisi langkah-langkah pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui akun Twitter-nya.
Namun, lingkaran kekuasaan di pemerintahan saat ini tidak suka dengan kritikan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
“Saya masih ingat sekian bulan yang lalu, ketika saya sekali-kali melepas Twitter ada pihak-pihak yang tidak suka, ada elemen dilingkar kekuasaan (pemerintah Jokowi-JK) yang tidak nyaman, bahkan mengirim pesan kepada saya,” kata SBY dalam sebuah wawancara tentang “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Apa Kata SBY?” di media sosial.
Selaku Ketum Partai Demokrat yang tidak lagi menjadi presiden, wajar jika dirinya mengkiritisi kinerja pemerintahan saat ini jika tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak. SBY berharap pemerintah dan di lingkaran kekuasaan memahami atas apa yang menjadi kritikannya tersebut karena dirinya kini adalah Ketum Partai Demokrat.
“Saya berharap pemerintah dan di lingkaran kekuasan, bisa mengerti kalau saya mulai berbicara demi kebaikan bangsa ini. Saya pikir ini negara demokrasi, dan tentu siapapun termasuk saya punya hak untuk  berbicara,” jelas SBY.
SBY juga mengungkit isi hatinya. Ketika menjadi presiden, katanya, banyak pihak yang kini berada di lingkaran kekuasaan pemerintahan saat ini mengkritik, menyerang dan menghajar pemerintahan SBY kala itu. Kini disaat para pengkritik itu berada di lingkaran kekuasaaan, justru tidak suka dikritik.
“Saya ingat dulu banyak yang ketika tidak berada di kekuasaan kritisnya luar biasa, menyerang dan menghajar begitu. Tetapi kini tidak sedikit yang berada di lingkar kekuasan kurang suka dikritik. Inilah yang harus kita banyak belajar, itu politik, itu demokrasi. Ada kalanya kita mengoreksi, menyerang, tetapi mengembang amanah harus bersedia juga dikoreksi untuk kebaikan,” jelas SBY.
Sikap kritis SBY ini sudah pernah ditanggapi politikus PDIP, Arteria Dahlan. Saat itu, Arteria meminta agar SBY melakukan refleksi. Ia menghimbau pimpinan Partai Demokrat itu tak berkecil hati kepada pemerintah. “(SBY) Harus refleksikan diri. Hal seperti kemarin, kita sampaikan, tidak usah kecil hati,” ujar Arteria saat itu.  ok,dt
Share on Google Plus

About Nadi Usea