Ahok Hadirkan Saksi Ulama Mesir

 Hari Ini Gelar Perkara,
  FPI: Jangan Belah Ulama

Dr Syekh Amr Wardani|IST
DEPOK-Polri menyatakan, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mendatangkan saksi ahli langsung dari Mesir untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan penistaan agama. Saksi ahli itu adalah ulama Al-Azhar, Kairo, Dr Syekh Amr Wardani, yang juga anggota Lembaga Fatwa Mesir (Dar al-Ifta al-Misriyyah).

"Itu (permintaan) dari pihak terlapor ya, pihak terlapor kan boleh, seperti Jessica mau ngambil dari Australia, kan silakan. Jadi yang dari terlapor ngambil dari Mesir ya silakan, enggak ada masalah," ujar Tito di Mako Brimob Mangga Dua, Depok, Senin (14/11).

Adapun terkait gelar perkara yang rencananya dilakukan Selasa (15/11) hari ini, pihaknya sudah siap. Penyidik akan mendatangkan saksi ahli dari pihak pelapor, terlapor, serta saksi ahli dari penyidik. Kemudian pihak netral juga akan dihadirkan yakni Kompolnas, DPR RI, dan Ombudsman.

"Mereka akan mengawasi saja, nanti kita akan berikan kesempatan wartawan untuk meng-cover dulu, kemudian baru (mulai gelar)," ujar dia.

Gelar perkara tidak akan dia lakukan secara terbuka. Karena etiket penyelidikan itu tidak boleh terbuka sehingga kehadiran para saksi ahli ini bersifat sebatas masukan saja. Setelah gelar usai, maka penyidik akan mengambil kesimpulan dari hasil gelar dan selanjutnya akan disampaikan kembali pada Rabu (16/11) besoknya.

Saat ditegaskan kembali apakah dalam gelar perkara Ahok akan datang, Tito belum bisa memastikan. Menurut mantan Kapolda Papua ini, Ahok bisa datang atau diwakili penasihat hukumnya. "Kita undang, tapi boleh datang boleh tidak," ujar dia.

Tito mengatakan, gelar perkara akan mengundang pihak-pihak yang terkait mulai dari pelapor dan terlapor. Pihak pelapor diminta menyampaikan aduan mereka. Saksi ahli sebanyak 20 orang juga diminta memaparkan pendapat mereka. Juga dihadirkan pihak netral di antaranya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman. Namun, mereka hanya mengawasi, tak memiliki hak bicara.

Ahok Siap Jadi Tersangka
Sementara itu, Ahok sendiri siap menjadi tersangka dan yakin Polri bekerja profesional terkait pidatonya di Kepulauan Seribu soal QS Al-Maidah: 51.

"Saya percayakan kepolisian itu pasti profesional. Jadi apa pun yang dilakukan polisi, saya pasti ikut, termasuk kalau dijadikan tersangka pun saya percaya polisi memutuskan yang baik. Ini pasti secara profesional jadi saya akan terima," ujar Ahok di Rumah Lembang, Jl Lembang No 27, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan dirinya tak mungkin menistakan agama. Ahok juga tetap yakin dirinya tidak bersalah terkait pidato kontroversial surat Al-Maidah ayat 51. "Dan kami tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan semua bisa live, bisa melihat dan saya percaya saya tidak bersalah," ujar Ahok.

Sebaiknya Pakai Ulama RI
Menanggapi rencana Ahok menghadirkan saksi ahli ulama Mesir, Ketua Umum FPI Habib Rizieq Syihab menilai langkah itu sebagai bagian dari adu domba ulama. "Jangan hina ulama Indonesia. Setop Adu domba ulama ..!!!" kicaunya di Twitter sambil mengunggah foto ulama Mesir Syeikh Musthofa Amr Wardhani dan pernyataan FPI.

FPI yang bagian dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan sikap Pemerintah Indonesia dengan mendatangkan Syeikh Musthofa Amr Wardhani, salah seorang petingggi Darul Iftaa Mesir untuk menjadi saksi agama dalam kasus Ahok.

Ditengarai untuk diarahkan agar menafsirkan al-Maidah 51 sesuai Fatwa Darul Iftaa Mesir yang membolehkan nonmuslim memimpin kaum muslimin.

FPI mengaku bisa mendatangkan saksi ahli agama dari berbagai negara Islam jika mau. Akan tetapi GNPF MUI ingin menjadikan ulama-ulama Indonesia sebagai saksi ahli agama dalam kasus ini.  FPI berharap, syeik Musthofa Amr Wardhani tidak mencampuri urusan Indonesia.

Terpisah, pengamat politik Indra J Piliang menilai, melakukan penyelesaian dalam negeri yang bisa ditangani ulama-ulama RI sendiri jauh lebih terhormat, daripada mengundang ulama-ulama asal Mesir.  "Kalo nggak ngerti agama, bilang nggak ngerti aja. Angkat tangan aja. Ngapain ulama-ulama asal Mesir diminta bikin fatwa di sini?," ujarnya.

Cara kerja seperti inilah, ujar Piliang, yang disebut Buya Syafii Maarif seperti politik belah bambu. Pendapat ulama RI dibantah pakai ulama Mesir. Menurut dia, menghadirkan ulama Mesir adalah cara internasionalisasi persoalan keagamaan yang ada di RI. Israel juga bakal masuk.

Tim Ahok Tawarkan Islah
Di sisi lain, Timses Ahok menawarkan islah dengan FPI dan para ulama yang demo 4 November. Namun, FPI menampik. "Jangan mau dibohongi," jawab Jubir FPI Munarman saat dikonfirmasi, Senin (14/11).

Munarman juga tak mau menjawab saat dikonfirmasi soal ajakan untuk mediasi dari kubu Ahok. "Jangan mau dibohongi oleh penista agama," jawab Munarman.

Kemarin, Timses Ahok memang membuka pintu islah Imam Besar FPI Habib Rizieq dan para ulama yang ikut turun ke jalan pada 4 November 2016 lalu. "Tapi kami menganggap kalau kita memang mau islah, paling utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini penegakan hukum harusnya dijadikan panglima," kata manajer kampanye Ahok, Raja Juli Antoni.

Dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok, menurut Toni, tak perlu kecaman berlebihan. Kalau memang mau islah, maka semua pihak harus mempercayakan penuntasan kasus ini kepada pihak berwajib.

Pihak berwajib juga diharapkan tidak terintimidasi dari pihak mana pun, apalagi Presiden sudah menegaskan tidak mengintervensi kasus ini. "Dan kalau Pak Ahok tersangka dan itu keputusan yang dilakukan kepolisian, ya kami akan menerima. Kami juga meminta sebaliknya kalau Pak Ahok secara legal formal tak melakukan penistaan agama ya diterima," kata Toni yang juga Sekjen PSI ini.

Selain menawarkan islah, kubu Ahok juga bersedia mediasi untuk menyejukkan suasana. Mereka siap melakukan pertemuan-pertemuan demi menjaga kebhinnekaan.

Demo 25 November
Di sisi lain, FPI kembali merencanakan aksi demo 25 November mendatang. Meski demikian, rencana itu belum sepenuhnya berjalan. Sekjen Dewan Syuro DPD FPI Habib Novel Bamukmin mengaku hingga saat ini FPI masih terus membahas hal itu.

"Iya beneran, cuma kan kita dari FPI ini belum ada keputusan final, hari ini kita baru rapat. Nanti sesuai perkembangan baru kita informasikan kembali," jelasnya di Bareskrim Polri Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Senin (14/11).

Novel menyatakan, rencana demo 25 November mendatang akan mengajukan tuntutan yang sama seperti demo 4 November lalu. Untuk lokasinya, demo akan berpusat di Istana Negara dan gedung DPR/MPR. "Tuntutan sama untuk segera memenjarakan Ahok. Titiknya di Istana, akan lanjut lagi ke DPR/MPR," kata dia.

Jika memang dilaksanakan, lanjutnya, massa yang terlibat akan jauh lebih banyak dibanding dengan demo sebelumnya.

"Massa nanti lebih banyak lagi luar biasa. Dari kita (FPI) aja kemarin mungkin dua juta lebih. Kemungkinan kita akan meningkatkan lagi, buruh juga akan menurunkan 4 juta massanya. Dari Din Syamsuddin massa dari Jawa Barat akan menerjunkan lima juta. belum lagi dari kiai-kiai kemarin dari Madura, semua akan lebih banyak dari kemarin," beber Novel.

Ketua HMI Tak Kooperatif
Sementara berkaitan dengan demo 4 November 2016 yang malamnya ricuh di depan Istana, penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kesaksian Ketua PB HMI Mulyadi P Tamsir. Mulyadi dinilai tak kooperatif terhadap proses penyelidikan.

Mulyadi diperiksa penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya. Dia dicecar 28 pertanyaan, Kamis (10/11) lalu. "Saya lihat ketua HMI kurang kooperatif karena dalam jawaban-jawabannya yang bersangkutan pada intinya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, di Mapolda Metro Jaya, Senin (14/11).

Kata Awi, pada 4 November itu Mulyadi diyakini ikut serta dalam aksi tersebut. "Gambarnya ada kok," tegasnya. Dalam kasus ini, kepolisian masih menahan empat kader HMI. Mereka juga telah meminta penangguhan penahanan.

Menurut Awi, permintaan penangguhan penahanan hak para tersangka. Namun, penyidik berhak menerima atau menolaknya. "Mereka (tersangka) kita kenakan Pasal 214, dengan 7 tahun pidana penjara," ujarnya.

Seperti diberitakan, Polri telah mengamankan lima orang tersangka atas kasus kericuhan 4 November. Mereka adalah Sekjen HMI Amijaya Halim, dan kader HMI Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun, dan Muhammad Rizki Berkat. Amijaya tidak ditahan meski tersangka, sedangkan empat anggota HMI lainnya ditahan.


Pada bagian lain, Bareskrim Polri memastikan tak pernah mengeluarkan surat tanda terima laporan (STTP) kepada Mustaghfirien sebagai koordinator dan Adhel Setiawan sebagai sekretaris Forum Silaturahmi Alumni HMI. Mereka mengklaim telah melaporkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pidato 2 November 2016 yang dianggap telah memprovokasi aksi demo 4 November. Namun, Bareskrim tak mengeluarkan surat laporan kepolisian bagi mereka. ful, hud, rol, dit, mer
Share on Google Plus

About Nadi Usea