Empat Pengemplang Pajak Disel

Dititipi Cek Rp 1,7 M, Tak Dibayarkan Pajak 

Notaris Johanes Limardi (baju batik)
 didampingi penasehat hukumnya
saat proses administrasi tahap II di Kejari Surabaya.
SURABAYA - Empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pajak PPH final fiktif senilai Rp 1,7 milliar, menjalani proses tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti, red) oleh tim penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (14/11).

Keempat tersangka itu adalah Notaris Johanes Limardi, Joko Sutrisno, Andika Waluyo dan Edi Suyanto. Hal ini dibenarkan Kepala Kejari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi didampingi Kepala Seksi Pidsus (Kasipidsus) Roy Revallino di kantornya.

"Berkas perkara sudah lengkap, hari ini (kemarin, red) keempat tersangka menjalani tahap II. Selanjutnya berkas kita limpahkan ke pengadilan agar perkara ini bisa segera disidangkan," terang Didik di kantornya jalan Sukomanunggal 1 Surabaya.

Setalah menjalani proses administrasi di lantai II gedung Kejari Surabaya, ruang pemeriksaan seksi Pidsus, tepat pukul 15.04 WIB keempat tersangka langsung digelandang menuju Rutan Klas I Medaeng guna menjalani penahanan.

Untuk diketahui, kasus ini  berawal dari proses jual beli tanah dan bangunan di jalan Kedung Asem 7 Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut pada Mei 2015 silam. Tanah seluas 3.145 M2 milik PT Logam Jaya dibeli PT Royal Star Paragon Regensi seharga Rp 20 Milliar.

Proses perjanjian jual beli dilaksanakan di depan tersangka Notaris Johanes. Saat itu PT Logam Jaya menitipkan uang PPH final  Rp 1,79 milliar kepada tersangka  Johanes berupa cek BCA. Ternyata cek itu diserahkan Johanes kepada Joko Sutrisno seorang freelance untuk dicairkan.

Johanes kemudian mendapatkan bukti setoran pajak (SSP) fiktif Bank Jatim dari Joko yang diterima dari tersangka Andika Waluyo  Sebagai imbalan permainan pajak ini, Johanes mendapatkan pengembalian uang setoran itu (cash back) sebesar Rp 719 juta yang diterima di rekening BCA  milik Johanes.

Sedangkan peran tersangka Edi Suyanto, sebagai perantara untuk membikin validasi palsu. Penyidikan yang dilakukan tim Pidsus Kejari Surabaya terhenti dari keterangan Edi. Kepada penyidik, tersangka Edi mengaku bahwa proses validasi tersebut diserahkan kepada seseorang yang disebut bernama 'Om'.

"Sedangkan nama Om yang disebutkan oleh tersangka Edi ini, identitasnya diduga fiktif," tambah Didik. eno


Share on Google Plus

About Nadi Usea