Kejagung: Ahok Penuhi Unsur
Penistaan Agama
MALANG-Presiden
Joko Widodo diharapkan dapat bersikap lebih bijak dengan bersedia menemui massa
Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat (2/12) besok. Menurut Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM) drs H Fauzan MPd, kehadiran presiden di tengah massa akan
menjadi simbol pemerintah dalam komitmennya menegakkan keadilan hukum dan
perdamaian.
"Massa ini kan menuntut supaya perlakuan
kepada Ahok sama seperti perlakuan kepada tersangka penista agama lain, intinya
minta keadilan ditegakkan," ujar Fauzan kepada wartawan, Rabu (30/11) di
Malang.
Menurut dia, sebagai seorang kepala negara Presiden
Jokowi jangan hanya menginstruksikan agar massa tetap menjaga kedamaian selama
aksi. Namun Presiden Jokowi juga perlu turun ke lapangan dan memberikan
pernyataan. Dengan demikian presiden juga turut ambil bagian menciptakan
kedamaian sepanjang aksi.
Momen itu juga dinilai Fauzan sebagai saat yang
tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. "Introspeksi dalam mengatur
sebuah pemerintahan yaitu ditegakkannya keadilan," jelasnya.
Ia memandang rangkaian aksi massa berskala besar
dua bulan terakhir ini merupakan bukti bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan
bangsa. Menurut dia, rakyat lebih mudah diarahkan oleh para pemimpin opini
(opinion leaders) daripada pemimpin formal, yaitu penguasa.
Aksi bela Islam perlu menjadi refleksi bagi
pemerintah bukan saja soal isi tuntutan yang disampaikan, tapi lebih-lebih soal
seberapa mana kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. "Bagi umat Islam,
pemimpin itu tak hanya dilihat dari sisi kemampuan manajerial dan pengambilan
kebijakannya saja, tapi juga perilaku dan tutur katanya sebagai teladan
masyarakat," ungkap Fauzan.
Ketiadaan pemimpin idaman membuat masyarakat mudah
kecewa. Tugas pemerintah adalah mengelola kekecewaan itu dan mengubahnya
menjadi harapan. "Kekecewaan itu tak boleh diabaikan, jika tak ingin
menjadi amunisi yang akan melahirkan kekecewaan lebih besar."
Jalan Kaki dari
Ciamis
Sementara itu, koordinator aksi jalan kaki dari
Ciamis menuju Jakarta, Saeful Khiyar mengaku rombongan massa sempat diminta
pulang oleh TNI dari Pangdam Siliwangi. Bahkan, TNI sampai akan menyediakan
kendaraan bagi siapapun yang ingin pulang.
Ia menegaskan, aksi jalan kaki ini tak akan
berhenti jika pihak TNI memaksa untuk pulang sekalipun. Ia pun mengaku kecewa
dengan Kodam Siliwangi yang malah menawarkan kendaraan untuk pulang. Padahal,
menurutnya lebih baik Kodam mengantarkan massa saja sampai ke Jakarta.
"Justru ada tawaran dari TNI itu dari Pangdam
Siliwangi untuk angkut kembali ke tempat masing-masing. Kita minta angkut ke
Jakarta mereka tidak mau," katanya, Rabu (30/11).
Ia menilai upaya TNI bisa dikatakan sebagai
pelemahan mental bagi peserta agar memilih pulang. Ia pun merasa TNI telah
meremehkan peserta aksi jalan kaki karena dianggap tidak kuat lagi melanjutkan
perjalaan hingga dipaksa pulang. "Ini malah meremehkan kalau disuruh
pulang, peserta sudah habis tenaganya buat jalan, masa disuruh pulang,"
keluhnya.
Ribuan massa aksi akan menuntut supaya Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Aksi
jalan kaki diambil karena Polri sempat melarang bus mengantar peserta aksi.
Peserta ini akan bergabung dalam Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember
mendatang di Lapangan Monas, Jakarta.
Menghargai peserta long march dari Ciamis, umat
muslim DKI Jakarta juga akan long march ke Monas. Dalam pesan berantai yang
beredar di WhatsApp, warga dari Kecamatan Duren Sawit, Cakung, Pulogadung,
Matraman, dan sekitarnya itu akan long march dengan lima titik kumpul. Yaitu
Jembatan Klender, Perempatan Tugas Pemuda, SPBU Pemuda, Pramuka LIA, dan
Pramuka Pasar Burung. Mereka sepakat berkumpul di Monas pukul 08.00 WIB.
Selain dari Jawa, massa aksi juga akan datang dari
Luar Jawa, seperti Padang, Nusat Tenggara,
Aa Gym Mulai
Subuh
Sementara itu, Ustad Abdullah Gymnastiar atau Aa
Gym akan memulai sejak Salat Subuh di Masjid Istiqlal. "Aa akan salat
subuh di Istiqlal, kita kumpul di Masjid Istiqlal bagi yang dari Jakarta
ya," kata Aa Gym melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (30/11).
Aa Gym menambahkan berbagai profesi, suku,
organisasi, usia bahkan berbagai agama berkumpul adalah ladang dakwah untuk
menyampaikan indahnya Islam di NKRI ini. Adalah tanggung jawab kita, lanjutnya,
yang sudah diberi hidayah dan taufik mengenal Islam untuk mendakwahkannya kepada
yang belum tahu, belum paham, belum tergerak atau bahkan kepada yang belum suka
kepada Islam.
"Sungguh rugi besar bila ada momen
berkumpulnya maasa, tak diisi dengan dakwah, mengingatkan kepada Allah... Dan
kemuliaan hidup di jalan Allah... Semoga NKRI ini benar benar negeri yang
berkah dipimpin oleh orang-orang yang beriman teguh kepada Allah, berakhalqul
karimah, dan sangat mampu menjaga amanah... Aamiiin".
"Bagi yang akan ikut ke 212, silakan gabung
malam jumat di DT (Daarut Taauhid) Bandung, bus sudah tersedia. Dan bagi yang
akan jihad harta. Kontribusi kegiatan: rekening *BNI Syariah no. 99 00 99 556
an. Yayasan Daarut Tauhiid - SSG. Konfirmasi Donasi: 085 100 500 556,"
ujarnya.
Berkas Ahok Lengkap
Sementara itu, berkas kasus penistaan agama dengan
tersangka Ahok dinyatakan telah lengkap secara formil dan materiil (P21) oleh
Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung segera melimpahkannya ke pengadilan.
Berdasarkan hasil analisis Kejagung, pidato Ahok di Kepulauan Seribu akan
dikenakan dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP."Fakta yang diteliti
menggambarkan perbuatan yang dilakukan yaitu memenuhi unsur Pasal 156 dan 156a
KUHP," ujar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad
dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan,
Rabu (30/11).
Pasal 156 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap
bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian
lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan
atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Adapun Pasal 156a menyatakan: Dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut
agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa
"Oleh karena itu tim bekerja siang malam dan
menuntaskan dan menyelesaikan. Secara resmi telah P21 atau lengkap formil dan
materiil," ujar Noor Rachmad.
Sebelumnya Polri juga membidik Ahok dengan UU
Informasi dan Transkasi Elektronik (UU ITE) tetapi Kejagung mengesampingkan
karena menilai perbuatan Ahok tidak memenuhi unsur dalam UU itu. "Untuk UU
ITE tidak," kata Noor.
Noor mengatakan, Ahok segera disidangkan di
pengadilan yang berhubungan dengan wilayah Kepulauan Seribu, tempat di mana
Ahok menyampaikan pidato yang mengutip Surat Al Maidah ayat 51. "Kalau
barang bukti dan tersangka sudah maka segera dibuat surat dakwaan dan dibawa ke
Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Noor Rachmad.
Noor Rachmad memastikan, dalam melakukan penelitian
berkas perkara Ahok, tidak ada tekanan dari pihak mana pun. "Alhamdulillah
semua lancar berkat ketelitian teman penyidik," katanya.
Ahok: Perlu
1-2 Tahun
Menanggapi berkas perkaranya yang sudah P21, Ahok
mengatakan, jika sudah masuk P21 biasanya akan cepat masuk pengadilan. “Tetapi
saya belum ada surat pemanggilan," kata Ahok kepada wartawan di Rumah
Lembang, Jakarta Pusat, kemarin.
Ahok tak mau komentar panjang soal hal ini.
Termasuk soal pernyataan Jampidum Noor Rachmad yang menyatakan fakta yang
teliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156
a KUHP. "Saya tidak mau banyak
berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di
pengadilan," katanya.
Lalu apakah Ahok merasa kasus ini menganggu
kampanyenya di Pilgub DKI? "Kalau bagi saya sendiri suruh cuti saja sudah
penganggu bagi petahana seperti saya," katanya.
Namun dia akan menjalani proses hukum. Bahkan ia
sudah bicara soal banding kalau pengadilan memutuskan dirinya bersalah.
"Kita akan gugat lagi. Kita akan banding, kita sudah bangun sistem.
Pengadilan sampai putusan bisa memakan waktu setahun dua tahun," ujarnya.
Didahului Apel
Nusantara
Sementara itu, Aksi Bela Islam III Jumat besok
sudah didahului oleh Apel Nusantara Bersatu yang digelar Panglima TNI di Silang
Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
mengatakan, Apel Nusantara Bersatu yang mengangkat tema “Nusantara Bersatu,
Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Bersama, Bhinneka
Tunggal Ika”, bertujuan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Panglima TNI, kesuksesan Nusantara Bersatu
yang digelar di seluruh Indonesia memperlihatkan keindahan Indonesia melalui
Bhinneka Tunggal Ika. “Hal tersebut
dibuktikan, hanya dalam waktu dua hari sejak digagas, semuanya bersatu dan
bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan Nusantara
Bersatu,” ujarnya.
Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
menyatakan, tidak ada negara satu pun di dunia yang di setiap kotanya mempunyai
Taman Makam Pahlawan, kecuali di Indonesia. “Saya sarankan kepada seluruh anak
bangsa untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan, bercerminlah kepada jasa para pahlawan
yang tidak menuntut apa-apa tetapi mereka berbuat untuk kita semua,” ucapnya.
Untuk itu, Panglima mengajak rakyat Indonesia berjuang
dan bergandengan tangan untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan NKRI. “Jangan
biarkan Ibu Pertiwi menangis namun buatlah Ibu Pertiwi tersenyum, agar kita
semua bahagia dan bisa bersatu untuk meraih mimpi menjadikan bangsa Indonesia
yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar dan paling makmur, itu karena
anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT,” imbuh Panglima TNI.
Panglima TNI selaku penggagas Nusantara Bersatu
mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Apel Nusantara Bersatu yang
dihadiri oleh seluruh elemen bangsa yang dilaksanakan diseluruh wilayah
Indonesia. “Pada kesempatan ini, saya
ucapkan terima kasih kepada pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, adik-adik pelajar dan seluruh anak bangsa yang menyelenggarakan
kegiatan Nusantara Bersatu,” pungkasnya.
Kiai Hasyim
di Kupang
Sekjen International Conference of Islamic Scholars
(ICIS), KH A Hasyim Muzadi juga menghadiri Apel Nusantara Bersatu di Kupang.
Kiai Hasim mengungkapkan dirinya telah berkali-kali mengingatkan agar tidak
membawa negara condong ke ideologi kanan atau ideologi kiri.
“Yang tengah-tengah itu adalah Pancasila,” katanya
saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara Nusantara Bersatu di Kupang,
Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/11). “Pancasila adalah kompromi dalam hidup
berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.
Menurut Hasyim, sejak kemerdekaan RI, barangsiapa
yang membawa negara ke arah kiri akan menghadapi reaksi keras dari pihak yang
berada di kubu kanan, begitu juga sebaliknya, mereka yang menarik negara ke
sisi kanan akan mendapat perlawanan dari kubu kiri. “Inilah yang dijadikan pihak tak
bertanggungjawab untuk membentur-benturkan kita,” tuturnya mengingatkan.
Hari ini, ungkap Hasyim yang juga Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden ini, umat beragama di Indonesia terkesima dengan klaim
mayoritas dan minoritas. Ingatlah, kata
Hasyim, mayoritas di satu tempat bisa jadi minoritas di tempat lain.
Begitu juga minoritas di satu daerah bisa pula akan
menjadi mayoritas di wilayah lain. Ia pun meminta umat beragama tidak terjebak
pada klaim tersebut. “Kesombongan mayoritas harus dihilangkan,” katanya.
Bagaimana pun kebenaran adalah kebenaran, bukan
ditentukan oleh jumlah. Bahkan, yang terpenting adalah keluhuran akhlak dan
pekerti, serta kerja nyata keindonesiaan yang dapat menentukan mayoritas atau
minoritas itu terhormat dan dihargai.
Hasyim yang juga mantan ketua umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, mengingatkan perpecahan akan menghambat pembangunan
dan hanya akan menguntungkan asing yang berkepentingan besar menguasi sumber
daya alam dan kekayaan Indonesia.
Jalan yang paling murah dan mudah membenturkan antareleman
bangsa, menurut Hasyim, bukan ekonomi, tidak juga politik, tetapi adalah
menciptakan konflik agama.
Banyak agenda di luar agama seperti ekonomi,
politik, sosial, yang dipoles sedemikian rupa seakan menjadi konflik agama.
Energi bangsa pun terkuras dengan persoalan internal bangsa yang lantas
dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggungjawab. “Kita dirampok kita dikasih
mainan boneka,” katanya.
Hasyim mengajak segenap unsur bangsa berbagi tugas
dan senantiasi menjaga kewaspadaan. Letakkan agama sebagai potensi negara
jangan dijadikan sebagai masalah. “Jangan jadikan agama alat kebencian di
sana-sini.” hud, ful, rol, mer, dit
