Jokowi Diharapkan Temui Massa Aksi 212

Kejagung: Ahok Penuhi Unsur Penistaan Agama

MALANG-Presiden Joko Widodo diharapkan dapat bersikap lebih bijak dengan bersedia menemui massa Aksi Bela Islam Jilid III, Jumat (2/12) besok. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) drs H Fauzan MPd, kehadiran presiden di tengah massa akan menjadi simbol pemerintah dalam komitmennya menegakkan keadilan hukum dan perdamaian.

"Massa ini kan menuntut supaya perlakuan kepada Ahok sama seperti perlakuan kepada tersangka penista agama lain, intinya minta keadilan ditegakkan," ujar Fauzan kepada wartawan, Rabu (30/11) di Malang.

Menurut dia, sebagai seorang kepala negara Presiden Jokowi jangan hanya menginstruksikan agar massa tetap menjaga kedamaian selama aksi. Namun Presiden Jokowi juga perlu turun ke lapangan dan memberikan pernyataan. Dengan demikian presiden juga turut ambil bagian menciptakan kedamaian sepanjang aksi.

Momen itu juga dinilai Fauzan sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. "Introspeksi dalam mengatur sebuah pemerintahan yaitu ditegakkannya keadilan," jelasnya.

Ia memandang rangkaian aksi massa berskala besar dua bulan terakhir ini merupakan bukti bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan bangsa. Menurut dia, rakyat lebih mudah diarahkan oleh para pemimpin opini (opinion leaders) daripada pemimpin formal, yaitu penguasa.

Aksi bela Islam perlu menjadi refleksi bagi pemerintah bukan saja soal isi tuntutan yang disampaikan, tapi lebih-lebih soal seberapa mana kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. "Bagi umat Islam, pemimpin itu tak hanya dilihat dari sisi kemampuan manajerial dan pengambilan kebijakannya saja, tapi juga perilaku dan tutur katanya sebagai teladan masyarakat," ungkap Fauzan.

Ketiadaan pemimpin idaman membuat masyarakat mudah kecewa. Tugas pemerintah adalah mengelola kekecewaan itu dan mengubahnya menjadi harapan. "Kekecewaan itu tak boleh diabaikan, jika tak ingin menjadi amunisi yang akan melahirkan kekecewaan lebih besar."

Jalan Kaki dari Ciamis
Sementara itu, koordinator aksi jalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta, Saeful Khiyar mengaku rombongan massa sempat diminta pulang oleh TNI dari Pangdam Siliwangi. Bahkan, TNI sampai akan menyediakan kendaraan bagi siapapun yang ingin pulang.

Ia menegaskan, aksi jalan kaki ini tak akan berhenti jika pihak TNI memaksa untuk pulang sekalipun. Ia pun mengaku kecewa dengan Kodam Siliwangi yang malah menawarkan kendaraan untuk pulang. Padahal, menurutnya lebih baik Kodam mengantarkan massa saja sampai ke Jakarta.

"Justru ada tawaran dari TNI itu dari Pangdam Siliwangi untuk angkut kembali ke tempat masing-masing. Kita minta angkut ke Jakarta mereka tidak mau," katanya, Rabu (30/11).

Ia menilai upaya TNI bisa dikatakan sebagai pelemahan mental bagi peserta agar memilih pulang. Ia pun merasa TNI telah meremehkan peserta aksi jalan kaki karena dianggap tidak kuat lagi melanjutkan perjalaan hingga dipaksa pulang. "Ini malah meremehkan kalau disuruh pulang, peserta sudah habis tenaganya buat jalan, masa disuruh pulang," keluhnya.

Ribuan massa aksi akan menuntut supaya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka. Aksi jalan kaki diambil karena Polri sempat melarang bus mengantar peserta aksi. Peserta ini akan bergabung dalam Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember mendatang di Lapangan Monas, Jakarta.

Menghargai peserta long march dari Ciamis, umat muslim DKI Jakarta juga akan long march ke Monas. Dalam pesan berantai yang beredar di WhatsApp, warga dari Kecamatan Duren Sawit, Cakung, Pulogadung, Matraman, dan sekitarnya itu akan long march dengan lima titik kumpul. Yaitu Jembatan Klender, Perempatan Tugas Pemuda, SPBU Pemuda, Pramuka LIA, dan Pramuka Pasar Burung. Mereka sepakat berkumpul di Monas pukul 08.00 WIB.

Selain dari Jawa, massa aksi juga akan datang dari Luar Jawa, seperti Padang, Nusat Tenggara,

Aa Gym Mulai Subuh
Sementara itu, Ustad Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym akan memulai sejak Salat Subuh di Masjid Istiqlal. "Aa akan salat subuh di Istiqlal, kita kumpul di Masjid Istiqlal bagi yang dari Jakarta ya," kata Aa Gym melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (30/11).

Aa Gym menambahkan berbagai profesi, suku, organisasi, usia bahkan berbagai agama berkumpul adalah ladang dakwah untuk menyampaikan indahnya Islam di NKRI ini. Adalah tanggung jawab kita, lanjutnya, yang sudah diberi hidayah dan taufik mengenal Islam untuk mendakwahkannya kepada yang belum tahu, belum paham, belum tergerak atau bahkan kepada yang belum suka kepada Islam.

"Sungguh rugi besar bila ada momen berkumpulnya maasa, tak diisi dengan dakwah, mengingatkan kepada Allah... Dan kemuliaan hidup di jalan Allah... Semoga NKRI ini benar benar negeri yang berkah dipimpin oleh orang-orang yang beriman teguh kepada Allah, berakhalqul karimah, dan sangat mampu menjaga amanah... Aamiiin".

"Bagi yang akan ikut ke 212, silakan gabung malam jumat di DT (Daarut Taauhid) Bandung, bus sudah tersedia. Dan bagi yang akan jihad harta. Kontribusi kegiatan: rekening *BNI Syariah no. 99 00 99 556 an. Yayasan Daarut Tauhiid - SSG. Konfirmasi Donasi: 085 100 500 556," ujarnya.

Berkas Ahok Lengkap
Sementara itu, berkas kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok dinyatakan telah lengkap secara formil dan materiil (P21) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung segera melimpahkannya ke pengadilan. Berdasarkan hasil analisis Kejagung, pidato Ahok di Kepulauan Seribu akan dikenakan dakwaan Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP."Fakta yang diteliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan yaitu memenuhi unsur Pasal 156 dan 156a KUHP," ujar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (30/11).

Pasal 156 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Adapun Pasal 156a menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

"Oleh karena itu tim bekerja siang malam dan menuntaskan dan menyelesaikan. Secara resmi telah P21 atau lengkap formil dan materiil," ujar Noor Rachmad.

Sebelumnya Polri juga membidik Ahok dengan UU Informasi dan Transkasi Elektronik (UU ITE) tetapi Kejagung mengesampingkan karena menilai perbuatan Ahok tidak memenuhi unsur dalam UU itu. "Untuk UU ITE tidak," kata Noor.

Noor mengatakan, Ahok segera disidangkan di pengadilan yang berhubungan dengan wilayah Kepulauan Seribu, tempat di mana Ahok menyampaikan pidato yang mengutip Surat Al Maidah ayat 51. "Kalau barang bukti dan tersangka sudah maka segera dibuat surat dakwaan dan dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Noor Rachmad.

Noor Rachmad memastikan, dalam melakukan penelitian berkas perkara Ahok, tidak ada tekanan dari pihak mana pun. "Alhamdulillah semua lancar berkat ketelitian teman penyidik," katanya.

Ahok: Perlu 1-2 Tahun
Menanggapi berkas perkaranya yang sudah P21, Ahok mengatakan, jika sudah masuk P21 biasanya akan cepat masuk pengadilan. “Tetapi saya belum ada surat pemanggilan," kata Ahok kepada wartawan di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, kemarin.

Ahok tak mau komentar panjang soal hal ini. Termasuk soal pernyataan Jampidum Noor Rachmad yang menyatakan fakta yang teliti menggambarkan perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur Pasal 156 dan 156 a KUHP.  "Saya tidak mau banyak berkomentar jauh. Saya tidak tahu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," katanya.

Lalu apakah Ahok merasa kasus ini menganggu kampanyenya di Pilgub DKI? "Kalau bagi saya sendiri suruh cuti saja sudah penganggu bagi petahana seperti saya," katanya.

Namun dia akan menjalani proses hukum. Bahkan ia sudah bicara soal banding kalau pengadilan memutuskan dirinya bersalah. "Kita akan gugat lagi. Kita akan banding, kita sudah bangun sistem. Pengadilan sampai putusan bisa memakan waktu setahun dua tahun," ujarnya.

Didahului Apel Nusantara
Sementara itu, Aksi Bela Islam III Jumat besok sudah didahului oleh Apel Nusantara Bersatu yang digelar Panglima TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/11). Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Apel Nusantara Bersatu yang mengangkat tema “Nusantara Bersatu, Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Bersama, Bhinneka Tunggal Ika”, bertujuan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Panglima TNI, kesuksesan Nusantara Bersatu yang digelar di seluruh Indonesia memperlihatkan keindahan Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika.  “Hal tersebut dibuktikan, hanya dalam waktu dua hari sejak digagas, semuanya bersatu dan bersama-sama menyumbangkan apa yang bisa diberikan untuk mewujudkan Nusantara Bersatu,” ujarnya.

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, tidak ada negara satu pun di dunia yang di setiap kotanya mempunyai Taman Makam Pahlawan, kecuali di Indonesia. “Saya sarankan kepada seluruh anak bangsa untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan, bercerminlah kepada jasa para pahlawan yang tidak menuntut apa-apa tetapi mereka berbuat untuk kita semua,” ucapnya.

Untuk itu, Panglima mengajak rakyat Indonesia berjuang dan bergandengan tangan untuk bersama-sama mengisi kemerdekaan NKRI. “Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis namun buatlah Ibu Pertiwi tersenyum, agar kita semua bahagia dan bisa bersatu untuk meraih mimpi menjadikan bangsa Indonesia yang besar. Indonesia adalah bangsa yang besar dan paling makmur, itu karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT,” imbuh Panglima TNI.

Panglima TNI selaku penggagas Nusantara Bersatu mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Apel Nusantara Bersatu yang dihadiri oleh seluruh elemen bangsa yang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia.  “Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adik-adik pelajar dan seluruh anak bangsa yang menyelenggarakan kegiatan Nusantara Bersatu,” pungkasnya.

Kiai Hasyim di Kupang
Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH A Hasyim Muzadi juga menghadiri Apel Nusantara Bersatu di Kupang. Kiai Hasim mengungkapkan dirinya telah berkali-kali mengingatkan agar tidak membawa negara condong ke ideologi kanan atau ideologi kiri.

“Yang tengah-tengah itu adalah Pancasila,” katanya saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara Nusantara Bersatu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/11). “Pancasila adalah kompromi dalam hidup berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Menurut Hasyim, sejak kemerdekaan RI, barangsiapa yang membawa negara ke arah kiri akan menghadapi reaksi keras dari pihak yang berada di kubu kanan, begitu juga sebaliknya, mereka yang menarik negara ke sisi kanan akan mendapat perlawanan dari kubu kiri.  “Inilah yang dijadikan pihak tak bertanggungjawab untuk membentur-benturkan kita,” tuturnya mengingatkan.  

Hari ini, ungkap Hasyim yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, umat beragama di Indonesia terkesima dengan klaim mayoritas dan minoritas.  Ingatlah, kata Hasyim, mayoritas di satu tempat bisa jadi minoritas di tempat lain.

Begitu juga minoritas di satu daerah bisa pula akan menjadi mayoritas di wilayah lain. Ia pun meminta umat beragama tidak terjebak pada klaim tersebut. “Kesombongan mayoritas harus dihilangkan,” katanya.

Bagaimana pun kebenaran adalah kebenaran, bukan ditentukan oleh jumlah. Bahkan, yang terpenting adalah keluhuran akhlak dan pekerti, serta kerja nyata keindonesiaan yang dapat menentukan mayoritas atau minoritas itu terhormat dan dihargai.

Hasyim yang juga mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, mengingatkan perpecahan akan menghambat pembangunan dan hanya akan menguntungkan asing yang berkepentingan besar menguasi sumber daya alam dan kekayaan Indonesia. 

Jalan yang paling murah dan mudah membenturkan antareleman bangsa, menurut Hasyim, bukan ekonomi, tidak juga politik, tetapi adalah menciptakan konflik agama.

Banyak agenda di luar agama seperti ekonomi, politik, sosial, yang dipoles sedemikian rupa seakan menjadi konflik agama. Energi bangsa pun terkuras dengan persoalan internal bangsa yang lantas dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggungjawab. “Kita dirampok kita dikasih mainan boneka,” katanya.


Hasyim mengajak segenap unsur bangsa berbagi tugas dan senantiasi menjaga kewaspadaan. Letakkan agama sebagai potensi negara jangan dijadikan sebagai masalah. “Jangan jadikan agama alat kebencian di sana-sini.” hud, ful, rol, mer, dit
Share on Google Plus

About Nadi Usea