Menghadirkan Pancasila Jelang Pilkada

Oleh: Misbahul Munir


MENJELANG Pilkada yang hendak dilaksanakan secara serentak pada Februari 2017 mendatang, suhu perpolitikan dirasakan kian memanas. Mesin-mesin politik kian giat dalam berproduksi dan bermanuver dalam mencari suara. Mulai dari menciptakan lembaga survei abal-abal, menyebarkan janji-janji manis tapi palsu, melakukan politik uang (money politic) hingga mengajak para artis untuk ikut meramaikan suasana kampanye demi mendulang popularitas sehingga bisa mendapatkan suara terbanyak pada saat hari H pemilihan nanti.

Sayangnya, perilaku para elite politik kita hari ini tidak lagi memperhatikan nilai-nilai luhur kebangsaan dalam berpolitik. Politik hanya digunakan sebagai jalan mengakses kekuasaan demi mendapatkan uang dari kas negara. Sehingga yang terjadi adalah sudah berkali-kali pemilu diadakan, sudah berkali-kali pemimpin silih berganti, namun keadaan rakyat tetap saja sengsara. Karena para pelaku politik di negeri ini telah terjangkit penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Maka sudah semestinya dalam berdemokrasi kita tetap berpegang taguh pada idiologi bangsa kita, yaitu idiologi pancasila. Nilai-nilai pancasila haruslah kita hadirkan dalam kehidupan perpolitikan kita hari ini, utamanya di setiap menjelang pemilu. Perilaku politik kita harus sejalan dengan lima sila yang ada pada Pancasila."

Tindak-tanduk para politisi kita hari ini sebenarnya telah jauh menyimpang dari sejarah berdirinya partai politik (parpol) di negeri ini. Padahal, parpol pada awal berdirinya dibentuk untuk kekuasaan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Parpol yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah De Indische Partij yang digagas oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo, dan Ki Hadjar Dewantara pada 25 Desember 1912. Pada waktu itu keadaan bangsa Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh Belanda. Parpol tersebut didirikan guna menciptakan kekuasaan agar mampu menandingi kekuasaan penjajah sehingga bisa bebas merdeka menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Lalu bagaimana dengan fungsi parpol hari ini? Rasanya sudah jauh melenceng dari jalan yang sebenarnya. Parpol hari ini difungsikan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok. Sehingga slogan demokrasi di negeri ini sudah bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Melainkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kepentingan parpol. Sehingga untuk mencapai kepentingan sektoral dan melanggengkan kekuasaan, acapkali parpol menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan norma yang ada.

Contoh paling mudah adalah maraknya politik uang. Hampir di setiap pemilu, pemilu apapun itu, pasti di dalamnya terdapat politik uang. Walaupun berbagai macam modusnya, mulai dari bagi-bagi bingkisan hingga serangan fajar sebelum detik-detik pemilihan.

Menghadirkan Pancasila
Maka sudah semestinya dalam berdemokrasi kita tetap berpegang taguh pada idiologi bangsa kita, yaitu idiologi pancasila. Nilai-nilai pancasila haruslah kita hadirkan dalam kehidupan perpolitikan kita hari ini, utamanya di setiap menjelang pemilu. Perilaku politik kita harus sejalan dengan lima sila yang ada pada Pancasila.

Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan mengajarkan dalam berpolitik harus selalu memegang teguh sifat kejujuran, amanah dan menghindari perilaku dusta. Agama dan keimanan juga harus selalu hadir dalam perilaku politik, sehingga bisa meminimalisir terjadinya perilaku amoral dalam berpolitik.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil harus dan wajib dilakukan oleh para elite politik dalam berkompetisi pada pilkada serentak. Baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan kelompok, sehingga kehidupan demokrasi yang beradab bisa terlaksanakan.

Sila ketiga, persatuan Indonesia. Tidak ada tafsir lain kecuali dalam berpolitik, para elite politik haruslah mengarusutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Walau dalam perhelatan pilkada banyak perbedaan, namun harus tetap berpegang teguh pada prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Elite politik harus mampu mengesampingkan kepentingan golongan demi kepentingan persatuan bangsa.

Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berdemokrasi dengan sistem bermusyawarah untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama, harus mampu dipraktikkan oleh para elite politik. Apabila nyatanya masih ada yang tidak terima terhadap hasil mufakat, maka sama saja telah mengkhianati dari sila keempat ini.

Dan yang terakhir sila kelima, berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para elite politik hukumnya wajib menegakkan keadilan. Jika keadilan sudah ditegakkan maka kemungkinan besar kesejahteraan rakyat akan tercapai. Maka, demi tercapainya kehidupan demokrasi yang sehat, sudah semestinya kita hadirkan nilai-nilai pancasila saat pilkada serentak.

Penulis adalah Anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan
Share on Google Plus

About Nadi Usea