MUI: Sah, Jumatan di Luar Masjid

Tak Gubris Kapolri, Buruh Tetap Demo 2 Desember

Massa Aksi Bela Islam III dari Ciamis berjalan kaki
 menuju Jakarta sejak Senin (28/11). 
JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan salat Jumat, zikir, dan kegiatan keagamaan di tempat selain masjid. Dalam surat fatwa nomor 53 tahun 2016, MUI menyatakan kegiatan salat Jumat tetap sah dilaksanakan di luar masjid asalkan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Salat Jumat dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu, salat Jumat sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman," demikian fatwa MUI dalam laman resminya yang dirilis, Selasa (29/11).

Fatwa itu dikeluarkan setelah Kapolri Jenderal Tito Karnavian beberapa hari lalu meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa hukum salat Jumat di jalan. Kapolri meminta fatwa MUI itu terkait dengan rencana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat (2/12) lusa.

Selain berdemo, massa GNPF MUI juga sempat ingin melaksanakan salat Jumat di jalan-jalan protokol di sekitar Istana Negara. Belakangan, setelah bernegosiasi, GNPF MUI membatalkan rencana salat Jumat di jalan protokol.

Di tepi-tepi jalan warga Muslim
menyediakan makanan untuk mereka
Sebagai gantinya, wilayah di area monumen nasional (Monas) akan dijadikan sebagai lokasi salat Jumat berjemaah. Aksi superdamai dijadwalkan berlangsung pada 08.00-13.00 WIB dengan diisi acara zikir bersama, tausiah, dan salat Jumat dengan Ketua MUI Pusat KH Ma'ruf Amin sebagai khatib.

Terkait rencana ini, poin nomor lima fatwa MUI memberikan lima rambu atau hal yang perlu diperhatikan. Rambu pertama adalah salat Jumat di luar masjid diperbolehkan sejauh kekhusyukan rangkaian pelaksanaan salat Jumat, bisa terjamin. Selain itu, salat Jumat di luar masjid juga diperbolehkan apabila kesucian tempat itu terjamin bebas dari najis.

Tiga rambu lainnya adalah, salat Jumat di luar masjid sah dilaksanakan selama tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas, serta mematuhi hukum yang berlaku.

MUI juga menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan jika salat Jumat dilaksanakan di luar masjid. Dalam poin nomor delapan, fatwa MUI memperbolehkan kegiatan keagamaan yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas umum.

Kegiatan itu diperbolehkan selama penyelenggara berkoordinasi dengan aparat, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib. "Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8, hukumnya haram," tulis MUI dalam fatwanya.

Atas sejumlah pertimbangan fatwa itu, MUI mengeluarkan tiga rekomendasi yang masing-masing ditujukan kepada pemerintah, masyarakat (umat Islam), dan aparat keamanan.

 sekitar 1.000 orang mulai memasuki Jakarta.
Kepada pemerintah, MUI merekomendasikan untuk menjamin kebebasan beribadah warga negara dan memfasilitasi pelaksanaannya agar aman, nyaman, khusyuk, dan terlindungi. Sedangkan kepada umat Islam MUI meminta agar menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah dan syi’ar keagamaan.
Terakhir, kepada aparat keamanan, fatwa MUI meminta aparat menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah dan syi’ar keagamaan umat Islam.

Fatwa MUI tentang pelaksanaan salat Jumat, zikir, dan kegiatan keagamaan di tempat selain masjid ditandatangani oleh Komisi Fatwa yang diketuai Prof Dr H Hasanuddin AF dan Sekretaris Asrorun Ni'am Sholeh MA.

Sayangkan Fatwa PBNU
Sementara itu,  pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj bahwa salat Jumat di jalan pada aksi 2 Desemeber tidak sah ditanggapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd. 

"Sedih. Fatwa PBNU tentang salat di jalan di lawan oleh LBM NU Jember. Saling adu dalil. Kalo warga NU beda2 secara pribadi OK. Tapi kalo secara konstitusi?" kicau Mahfud MD yang juga mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Senin (28/11).

Tweet itu mendapat respons dari para pengikutnya. Salah satunya dari akun @SuperAzhar yang membalas kicauan beliau dengan pertanyaan, "Solusinya apa Cak?"

Mahfud MD membalas tweet dengan jawaban bahwa sebaiknya NU tak perlu berfatwa dalam 'low politic'. Boleh berfatwa dalam 'high politic' saja. "Demo itu low politic, beresiko kalau diberi fatwa," tulisnya.

Ia menjelaskan sebaiknya tak perlu demo sampai salat di jalan. "Tapi saya tak bisa bilang salat di jalan itu tak boleh," kata pria berkaca mata ini.

Bawa Sajadah Sendiri
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau massa Aksi Bela Islam III di Monas, Jakarta, 2 Desember 2016, membawa perlengkapan salat masing-masing. "Karena mungkin sajadah (untuk salat Jumat) yang disediakan (panitia) tidak cukup," kata Irjen Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/11).

Sementara mengingat pelaksanaan aksi damai akan berlangsung cukup lama, ia meminta para peserta aksi untuk menjaga kondisi badan. "Kalau ada yang sakit, lebih baik jangan ikut," ujarnya.

Ia mengatakan di kawasan Monas akan disediakan tempat wudu, toilet, dan posko kesehatan di beberapa titik untuk mengakomodasi kebutuhan para peserta aksi tersebut. Kadivhumas mengingatkan massa dilarang membawa senjata tajam.

"Dilarang membawa senjata tajam, bambu runcing, karena aparat mengedepankan sikap humanis dan persuasif dalam mengamankan aksi 2 Desember," ujarnya.

Pihaknya memperkirakan jumlah massa aksi 2 Desember mencapai 150 ribu hingga 200 ribu orang. Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Aksi Bela Islam III, Polri bersama TNI akan mensterilkan Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Medan Merdeka Barat pada pukul 08.00-15.00 WIB pada 2 Desember.

Sementara untuk mengantisipasi membludaknya massa di Monas, pihaknya juga akan memperluas lokasi yang bisa digunakan hingga ke wilayah Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Merdeka Timur. Sedangkan lahan parkir kendaraan akan disediakan di kawasan Lapangan Banteng, sekitar Masjid Istiqlal dan kawasan Kemayoran PRJ.

Buruh Demo 2 Desember
Sementara itu, serikat bburuh menyatakan akan tetap berunjuk rasa pada 2 Desember di Jakarta, kendati Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivian meminta agar aksi dipindah ke hari lain. Unjuk rasa buruh pada 2 Desember bertepatan dengan aksi zikir dan doa bersama oleh GNPFMUI untuk menuntut penahanan Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Poernama.

Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan, aksi di Jakarta akan diikuti sedikitnya 50.000 buruh dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta. Aksi "Mogok Nasional" akan dimulai pukul 10.00 WIB. Peserta berkumpul di balai kota kemudian melakukan long march ke Istana Negara.

Selain di DKI Jakarta, unjuk rasa juga akan dilaksanakan serikat buruh di 19 provinsi lainnya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. "Kami berharap di seluruh Indonesia, ada 500.000 buruh bergabung dalam aksi ini di seluruh Indonesia," kata Said dalam konferensi pers, Selasa (29/11). Ia menambahkan, unjuk rasa di DKI juga akan diikuti serikat buruh lain seperti F Spasi dan SPSI.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian meminta unjuk rasa buruh tidak digelar di Jakarta pada 2 Desember dengan alasan supaya tidak mengganggu 'kesucian' ibadah umat Islam yang berzikir di Lapangan Monas.

"Kita harapkan aksi-aksi di luar itu ditunda setelah hari lain. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Akan ganggu kesucian ibadah," kata Kapolri dalam konferensi pers di Kantor MUI, Senin (28/11).

Said Iqbal menegaskan, buruh memiliki hak konstitusi yang sama dengan peserta Aksi Bela Islam III. Ia menyebut UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh sebagai dasar berdemonstrasi. "Jangan menghalang-halangi aksi buruh. Polisi seharusnya memberikan ruang yang sama sebagaimana aksi bela Islam," tegasnya.

Said Iqbal mengakui bahwa serikat buruh memanfaatkan momentum rencana unjuk rasa sejumlah Ormas Islam pada 2 Desember.

Tuntutan Beririsan
Pada 2 Desember mendatang, serikat buruh akan menyampaikan tiga tuntutan: pencabutan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kenaikan upah minimum sebesar 15-20%, dan penangkapan Basuki Tjahaja Poernama alias Ahok.

Meski terdapat irisan antara tuntutan serikat buruh dengan GNPF-MUI, yaitu penangkapan Ahok, serikat buruh telah lebih dulu menyuarakannya, kata Said.

"Sejak mayday (1 Mei) 2016 aksi buruh sudah menyerukan 'tangkap Ahok'. Kenapa? Karena Ahok telah merusak lingkungan lewat kebijakan reklamasi, kemudian membuat nelayan kehilangan mata pencaharian. Kami pun anti-kebijakan penggusuran yang melanggar HAM.

"Ahok juga diduga korupsi dalam kasus RS Sumber Waras, bahkan sudah ada (pernyataan) BPK. Kebiasaan KPK, kalau BPK menyatakan ada kerugian itu harusnya dijadikan tersangka seperti kasus Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin. Kenapa Ahok tidak tersentuh?"

Pimpinan KPK Agus Rahardjo memang telah menyatakan bahwa penyidik KPK "tidak menemukan" perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Said mengatakan buruh juga menganggap Ahok sebagai "bapak upah murah". "Mana mungkin ibu kota Jakarta, upah minimumnya pada 2017 nanti Rp3,3 juta; sedangkan Bekasi dan Karawang, kota yang lebih kecil, upahnya sekitar Rp3,6 juta," tuturnya.

Ketika ditanya apakah dengan ikut menuntut penangkapan Ahok, KSPI terlibat dalam agenda politik; Said menjawab: "Tidak ada kepentingan politik buruh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan irisan aksi bela Islam; dan ini bukan makar, bukan persoalan politik, ini tentang penegakan hukum dan melawan korupsi."

Said mengatakan, serikat buruh akan berkoordinasi dengan GNPF-MUI pada Rabu (30/11) perihal teknis unjuk rasa. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan kepolisian.

"Kalau dibilang akan mengganggu orang yang berzikir, kami sudah survei ke lapangan. Titik kumpul di Balai Kota sampai Patung Kuda, dengan lokasi aksi zikir itu jauh. Suara orasi buruh tidak akan mengganggu suara zikir," tandasnya.

Nasib Berkas Ahok
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus meneliti berkas perkara Ahok. Kelengkapan berkas perkara Ahok bakal diputuskan paling lambat, Rabu (30/11) hari ini.

"Sampai sekarang masih diteliti. Kami akan segera menentukan sikap. Paling lambat besok pagi. Sekarang masih terus bekerja untuk meneliti," kata Kapuspenkum M Rum di Kejagung, Jakarta, Selasa (29/11).

M Rum membantah adanya kendala atau tekanan untuk memutuskan lengkap apa tidaknya berkas perkara Ahok. Dia beralasan, timnya ingin memaksimalkan waktu agar keputusan yang diambil berdasarkan kinerja yang optimal.

"Enggak ada kendala, batas waktu dua pekan. Kita coba minimalkan dan optimalkan kerja kita karena banyak imbauan lebih cepat lebih baik dilimpahkan ke Pengadilan," ujar dia.


Siang kemarin, mobil dinas Kapolri Jenderal Tito Karnavian terlihat mendatangi Kejagung. Namun, belum diketahui apakah Tito berada di Kejagung apa tidak. Saat dikonfirmasi hal itu, M Rum mengaku tidak mendapat informasi terkait kedatangan.  ful, hud, cnn, bbc, dit, rol 
Share on Google Plus

About Nadi Usea