Nyalla Dituntut Enam Tahun Penjara


Mantan Ketum Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti
menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.|IST
JAKARTA-Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. La Nyalla juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut La Nyalla membayar uang pengganti Rp 1,1 miliar.

Jika uang tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta La Nyalla akan dilelang. Namun, jika tidak dibayar 1 bulan setelah hukum tetap, hartanya tidak mencukupi, diganti pidana penjara tiga tahun dan enam bulan.

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa La Nyalla Mattalitti terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Didik Farkhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11).

La Nyalla dianggap jaksa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai La Nyalla terbukti melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. La Nyalla dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014.

Dalam dakwaannya disebutkan, awalnya Pemprov Jawa Timur menganggarkan dana hibah dengan total Rp 48 miliar dalam APBD untuk tahun 2011-2014. Namun, La Nyalla bersama-sama dengan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, justru menggunakan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

La Nyalla menyiasati agar seolah-olah program dana hibah telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran biaya. La Nyalla disebut telah memperkaya orang lain yaitu saksi Diar Kusuma Putra dan saksi Nelson Sembiring senilai Rp 26.654.556.219.  Angka itu sesuai audit BPKP mengenai kerugian negara dalam korupsi dana hibah tersebut.

Sementara atas perbuatan ketiga orang tersebut, kata jaksa, negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dirugikan Rp 27.760.133.719.  Angka Rp 1,1 miliar sisanya merupakan keuntungan La Nyalla dalam penjualan  12.340.500 lembar saham IPO Bank Jatim.

Pembelian Saham Bank Jatim
Uang yang digunakan La Nyalla Mattalitti untuk membeli saham perdana Bank Jatim, menurut dakwaan, ternyata berasal dari rekening Kadin di Bank Jatim. Uang tersebut ditransfer dari rekening Kadin ke rekening pribadi La Nyalla di bank yang sama.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, pada 11 Juni 2012, La Nyalla menandatangani aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Jatim di Kantor Cabang Utama Surabaya atas nama pribadi. Selanjutnya, pada 6 Juli 2012, La Nyalla dan Wakil Ketua Kadin Jatim, Diar Kusuma Putra, menandatangani Bilyet Giro No BG069407.

Giro tersebut berisi perintah pembayaran dari penandatangan bilyet giro kepada Bank Jatim dengan cara pemindahbukuan dari rekening giro di Bank Jatim ke rekening pribadi La Nyalla.

Dana Kadin sebesar Rp 5,3 miliar ditransfer ke rekening La Nyalla. Kemudian, La Nyalla memindahbukukan rekening pribadinya di Bank Jatim ke rekening atas nama PT Mandiri Sekuritas Pooling IPO Jatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta-Sudirman.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2012, melalui PT Mandiri Sekuritas dengan kode nasabah ED 306 atas nama pribadinya, La Nyalla membeli IPO Bank Jatim senilai Rp 5,3 miliar, dan mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 lembar saham di harga Rp 430 per lembar. Setelah saham dijual, La Nyalla mendapat keuntungan sekitar Rp 1,1 miliar atas penjualan saham tersebut.

Tak Sesuai Fakta Sidang
Usai sidang, La Nyalla Mattalitti menilai tuntutan hukuman yang diajukan jaksa sangatlah berlebihan. Padahal, dia mengklaim, dakwaan Jaksa telah patah pada masa pembuktian. "Saya dengarkan tadi ada yang tak sesuai dengan fakta persidangan. Yah wajarlah yang namanya jaksa kan tugasnya menuntut, ya sudah biarkan saja," katanya.


Menurut penasihat hukum La Nyalla, Aristo Pangaribuan, argumen mengenai tak terbuktinya dakwaan itu akan dilayangkan pihaknya pada nota pembelaan atau pledoi dalam sidang mendatang. "Nanti kami akan sampaikan di pedoi, Pak La Nyalla akan buat pledoi, dan kami dari penasihat hukum juga," ujarnya.ful, kcm, mer
Share on Google Plus

About Nadi Usea