Pesantren Siap Deradikalisasi dan Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA - Pesantren siap membantu pemerintah merehabilitasi pengguna narkoba dan melakukan deradikalisasi melalui dakwah Islam yang rahmatan lil alamin kepada generasi muda. Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangil KH Najib Syafi'i mengakui, narkoba dan miras adalah sumber segala persoalan. Pesantren siap menampung dan merehabilitas pengguna narkoba.

Dikatakan Kiai Najib, ini masalah darurat dan para kiai ingin pemerintah menangani ini dari hulu ke hilir mulai dari aksi preventif, pembinaan, dan penanganan. Para kiai berharap ini akan dibawa ke undang-undang yang lebih efektif ke depan.

Tahun ini, lanjut dia, bisa jadi momentum untuk menangani aneka persoalan bangsa bersama-sama. Pun terorisme yang harus ditangani dari awal dan penyelesaiannya melalui deradikalisasi.

''Kami siap memberi pemahaman kepada para pemuda tentang Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa. Ini jadi problem. Banyak anak muda yang salah pahami,'' ungkap Kiai Najib Syafi'i di akhir Halaqah Tabayyun Konstitusi Ulama Rakyat yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/11).

Penangan terorisme pun  harus tepat. Jangan sampai ada undang-undang tapi terorisme malah subur. Hal ini harus diantisipasi dan harus ditangani dengan tepat. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menambahkan, pesantren siap ikut menangani pengguna narkoba.

Kalau terorisme, salah satu persoalannya adalah salah tafsir agama. Para kiai akan mendakwahkan Islam yang sejuk dan damai. ''Kami siapkan ini sebagai jalan atasi deradikalisasi. Jadi memoderasi paham-paham radikal,'' kata Abdul Kadir Karding menjelaskan.

Sementara itu, Halaqah Tabayyun Konstitusi yang digelar PKB bersama sekitar  250 ulama rakyat selama dua hari menghasilkan empat poin. Menurut Karding, poin pertama yaitu peserta halaqah mengapresiasi gagasan revolusi mental oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian dirasakan belum maksimal selama dua tahun terakhir. Maka dari itu  para ulama dan pesantren siap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan gagasan revolusi mental.

Di antarnya dengan mendorong RUU Pesantren dan Madrasah untuk diundangkan, sebagai upaya menjadikan pendidikan pesantren dan madrasah sebagai pusat gerakan revolusi mental.

"Kami juga mendorong pemerintah bersikap adil dalam memberikan supporting system terhadap pendidikan pesantren dan madrasah yang selama ini belum memperoleh perhatian yang semestinya. Dan kalangan pesantren bersedia menjadi pusat rehabilitasi korban narkoba, dalam rangka percepatan rehabilitasi korban narkoba secara nasional," tulis Karding dalam rilisnya, Selasa (29/11).

Selanjutnya, para ulama khususnya NU dan pesantren siap menjadi bagian dari pemerintah dalam upaya-upaya melakukan pencegahan terhadap terorisme. Yakni dengan mengembangkan Islam moderat dan upaya deradikalisasi melalui pondok pesantren, madrasah dengan pendekatan persuasif.

Poin ketiga, dalam rangka meningkatkan intensitasrelasi pemerintahan dengan ulama dan pesantren dibutuhkan komunikator. "Tentu saja komunikator yang efektif membantu presiden dalam membangun kesepahaman upaya percepatan pembangunan nasional," tambahnya.


Poin terakhir, mendorong pemerintah menciptakan sistem pemilu yang berkeadilan. Salah satunya dengan mempertimbangkan kesetaraan harga kursi dengan perolehan suara partai dan berdasar pada prinsip OPOVOV (One Man One Vote One Value). Hal itu, kata Karding, perlu dilakukan agar tercipta kehidupan perpolitikan nasional yang dinamis menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.rol
Share on Google Plus

About Nadi Usea