BPN Gresik Keok di PT TUN

 Nampak Kantor BPN Gresik beserta sertifikat yang disengketakan
 dibatalkan PTUN Surabaya.
SURABAYA - Badan Pertanahan Nasional (PBN) Gresik keok di Pengadilan Tata Uasaha Neagra (PTUN). Ini menyusul penerbitan Serifikat Hak Milik(SHM) atas nama Felix Soesanto dinilai menyalahi kewenangannya. Karenanya PTUN menghukum PBN agar mencabut dan membatalkan sertifikat atas nama Felix Soesanto tersebut.

Hal itu tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT TUN) nomor 233/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 14 Nopember 2016, dan diterima oleh Pemohon banding tanggal 6 Desember 2016 belum lama ini.


“Penerbitan obyek sengketa (SHM Nomor 982) oleh Tergugat/Terbanding dari segi kewenangan telah melanggar Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011,” kata Nurman Sutrisno, SH, MH, Ketua Majelis Hakim PT TUN dalam pertimbangannya.

Pasalnya, lanjut Nurman, dalam aturan BPN RI, BPN Kota/Kabupaten hanya bisa memperoses penerbitan SHM sebatas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m2.  Setelah dicermati, menurut majelis hakim, tanah yang dimohonkan Felix Soesanto(Tergugat II Intervensi/Terbanding) ternyata luasnya 29.037 m2.

“Maka cukup jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tidak memiliki kewenangan untuk memproses permohonan Hak yang luasnya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a maupun  huruf b tersebut,” tegas Nurman.


Dengan turunnya putusan PT TUN, Advokat Agus Setiono, SH, MH, langsung  mengambil langkah-langkah hukum ke Polda Jatim, khusunya di Laboratorium Forensik terkait laporan pidana terhadap Felix Soesanto. “Felix H Karto, mantan Kades Prambangan dengan tuduhan pemalsuan Surat Keterangan Kades bernomor 597/37/437.102.02/2013, sewaktu mengajukan permohonan sertifikat. eno
Share on Google Plus

About Nadi Usea