Dahlan Keberatan Didakwa Korupsi

Dahlan Iskan (kanan) memeluk mantan Ketua MK Mahfud MD (kiri)
usai sidang perdana di Pengadilan Tipikor di Juanda, Waru, Sidoarjo.
 |ntr
SURABAYA-Dahlan Iskan keberatan didakwa korupsi dalam penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) pada sidang kasus itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Waru, Sidoarjo, Selasa (6/12).

Jaksa memaparkan seluruh proses penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada 2003, semasa Dahlan menjadi Dirut PT PWU. Beberapa poin penting yang dianggap jaksa terjadi pelanggaran pada pelepasan aset PT PWU, di antaranya tidak adanya persetujuan DPRD Jatim. Padahal, aset itu merupakan aset BUMD Pemprov Jatim.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar jaksa pada sidang majelis hakim yang diketuai hakim M Tahsin tersebut.

Surat dakwaan dibacakan secara bergiliran oleh lima Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang diketuai Nyoman. Dalam salinan surat dakwaan, Dahlan dijerat pasal 2 ayat 1 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipiko. Untuk subsidernya dijerat pasal 3 UU yang sama.

"Kita menerapkan pasal primer dan sekunder. Untuk minimalnya adalah primernya. Kalau pasal 3-nya itu ancaman hukumannya bisa 0 hingga 20 tahun," terang JPU Nyoman.

Dahlan diskusi dengan penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.
|ntr
Terhadap dakwaan tersebut, Dahlan menyampaikan nota keberatan. "Saya keberatan Pak Hakim. Nanti akan disampaikan oleh penasihat hukum saya," tegasnya di depan majelis hakim.

Usai sidang, Dahlan menyampaikan bahwa status aset yang dijual sudah bukan lagi milik BUMD Provinsi Jatim, tapi milik PWU sebagai perseroan. Saat penjualan aset di Tulungagung dan Kediri, lanjut dia, PWU sudah meminta persetujuan ketua DPRD Jatim. "Sudah ada persetujuan dewan," kata mantan Direktur Utama PT PLN tersebut.

Mantan Menteri BUMN itu juga mempersoalkan hak-haknya semasa kasus aset PWU disidik di Kejati Jatim. Dia merasa banyak haknya sebagai saksi maupun tersangka yang tidak dipenuhi kejaksaan. Itu juga akan disampaikan dalam pembelaan. "Banyak hak saya yang tidak diindahkan," ujarnya.

Pekan lalu, sidang kasus Dahlan sempat tertunda karena Dahlan belum menunjuk pengacara, selain belum mendapatkan salinan dakwaaan. Kemarin, Dahlan sudah didampingi pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra dan timnya. Sidang dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB.

Yusril mengatakan, nota keberatan atau eksepsi pada sidang selanjutnya disampaikan dua kali, yakni oleh Dahlan selaku terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Yusril mengaku masih akan mempelajari materi perkara dalam dakwaan jaksa.

Pakar hukum tata negara ini menyoroti soal penghitungan kerugian negara, yang dilakukan penyidik belakangan setelah penetapan tersangka. "Mestinya pastikan kerugian negaranya dahulu, baru penyidikan," ujar pria yang juga ketua Partai Bulan Bintang itu.

Untuk diketahui, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka Kamis (27/10/2016) oleh penyidik Kejati Jatim, yang kapasitasnya sebagai Dirut di PT PWU. Karena diduga mengenal, menyetujui dengan melepaskan aset PT PWU, di Kediri dan Tulungagung, dengan memberikan tanda tangan.

Selain itu, penyidik juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Wisnu Wardhana sebagai tersangka. Karena saat pelepasan aset, WW menjabat sebagai Kepala Biro Aset PT PWU. Penjualan aset terjadi pada 2003 saat Dahlan menjadi Dirut PT PWU periode 2000-2010.

Saat itu penyidik Kajati Jatim belum mengetahui nilai kerugian dari penjualan aset berupa tanah dan bangunan. Adanya kerugian negara disebabkan karena penjualan atau pelepasan dua aset di Kediri dan Tulungagung di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurut hitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), harga jualnya aset di Kediri sebenarnya Rp 24 miliar dan Tulungagung Rp 10,08 miliar. Kenyataannya, aset di Kediri dijual dengan Rp 17 miliar, sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan aset di Tulungagung dijual Rp 8,75 miliar yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,3 miliar.

Dahlan ditetapkan tersangka kasus aset PWU berdasarkan surat perintah penyidikan bernomor Print-1198/O.5/Fd.1/10/2016 bertanggal 27 Oktober 2016. Saat ini, status Dahlan adalah tahanan kota setelah sebelumnya ditahan di Rutan Medaeng bersama Wishnu Wardhana.

Hanya saja dengan alasan kesehatan, Kejati Jatim mengabulkan penangguhan penahanan mantan bos Jawa Pos Group tersebut. Sedangkan Wishnu masih tetap berada di Rutan Medaeng.

Peluk Mahfud MD 
Persidangan Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Juanda, kemarin, juga dihadiri dua orang penting, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan pelopor mobil listrik Ricky Elson. "Saya hanya mendampingi Abah Dahlan untuk tertawa di sini," kata pencipta mobil nasional Selo ini.
Nama Ricky Elson tidak bisa dijauhkan dengan nama Dahlan Iskan, karena dialah yang mendampingi Dahlan mengendarai mobil buatan dalam negeri Tucuxi saat mengalami kecelakaan di perbukitan Magetan, 2013 lalu.

Selain Ricky Elson, Mahfud MD juga tampak duduk di kursi peserta sidang di ruangan Pengadilan Tipikor Juanda Waru, Sidoarjo. Kedatangan Mahfud sebagai bentuk dukungan moral kepada Dahlan yang dikenalnya sejak lama itu. "Saya kenal betul Pak Dahlan, makanya saya datang ke sini," ucapnya.


Setelah pembacaan dakwaan selesai dan sidang ditutup, Mahfud langsung menghampiri Dahlan Iskan, bersalaman. Kedua tokoh itu kemudian berpelukan. Selain Mahfud MD dan Ricky Elson, puluhan pendukung Dahlan juga hadir di sidang tersebut untuk memberikan dukungan moral. eno, viv, kcm
Share on Google Plus

About Nadi Usea