Hemat Rp20 T, Pukul Kaum Buruh

Pencabutan Subsidi 900 VA


JAKARTA– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan mencabut subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 900 volt ampere (VA) secara bertahap pada 2017. Pemerintah bisa menghemat sekitar Rp20 triliun pada 2017 dari program ini.

Keputusan tersebut sejalan dengan hasil verifikasi data pelanggan penerima subsidi 900 VA, yang selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Dengan ini maka beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah pun semakin berkurang.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jarman pun membeberkan total anggaran yang mampu dihemat dalam APBN 2017, dari keputusan untuk mencabut subsidi tahun depan. "Sekitar Rp20 triliun yang bisa disimpan di 2017," jelas Jarman dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (4/12).

Jarman menjelaskan, dana itu akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan di berbagai daerah. "Data September 2016 yang sudah berlistrik 89,8 persen, ini masih ada 10,2 persen atau 9 juta rumah tangga yang belum berlistrik. Supaya mereka bisa mendapat listrik seperti yang lain," tandas dia.

Jarman mengatakan, selama ini jumlah pelanggan listrik golongan 900 VA mencapai 22,9 juta rumah tangga. Namun sebagian besarnya masuk golongan mampu dan tidak perlu mendapatkan subsidi.

"Berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatam Penanggulangan Kemiskinan) yang berhak dapat subsidi hanya 4,1 juta, yang 18,8 juta sekian tidak dapat. Yang tidak mampu yang dapat subsidi. Atas dasar itu kita ajukan Komisi VI DPR untuk persetujuan. Kemudian pemerintah terbitkan Permen mengenai 900 VA," ujarnya.

Menurut dia, pencabutan subsidi untuk golongan 900 VA RTM (rumah tangga miskin) juga dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, konsumen juga dapat melakukan penyesuaian dengan kenaikan tarif listriknya.

"Jadi yang rumah tangga mampu kita cabut secara bertahap mulai 2017, itu yang 18,8 juta. Sedangkan yang 4,1 juta rumah tangga ini tetap (dapat subsidi). Dengan demikian pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai amanat dari Undang-Undang," kata dia.

UKM Tetap Disubsidi
Namun Jarman memastikan,  para pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan tetap mendapatkan subsidi listrik dengan daya 900 VA pada 2017. Pencabutan subsidi ditujukan  kepada pelanggan rumah tangga.

Artinya, kata dia, para pelaku UMKM tidak perlu khawatir karena akan tetap mendapatkan fasilitas subsidi. "Kami tidak mengubah (subsidi) untuk konsumen UMKM. Mereka tetap mendapatakan subsidi seperti biasa," ujarnya.

Keputusan untuk tetap memberikan subsidi bagi para pelaku UMKM, ditegaskan Jarman, telah menimbang berbagai aspek penting. Salah satu yang utama, adalah menjamin keberlangsungan UMKM yang memiliki potensi besar terhadap perekonomian nasional.

Ia pun menjabarkan, sejumlah sektor yang akan tetap mendapatkan subsidi listrik 900 VA. Misalnya, seperti sektor-sektor pelayanan masyarakat seperti rumah ibadah seperti masjid maupun gereja, sampai dengan pusat kesehatan masyarakat. "Untuk yang bersifat sosial kita pastikan tetap dapat subsidi," kata Jarman, menegaskan.

Memukul Buruh
Namun, kalangan buruh menyatakan rencana pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah untuk golongan pengguna 900 VA pada awal 2017 bakal makin memberatkan beban hidup mereka. "Upah buruh di Yogya yang sangat kecil akan makin tergerus kebutuhan listrik," ujar Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta Kirnadi, Minggu (4/12).

Menurut dia, standar kebutuhan hidup layak bagi buruh adalah listrik dengan daya 900 VA. Jika subsidi dicabut, pengeluaran buruh otomatis naik karena hampir semua kebutuhan rumah tangga memakai listrik: memasak, setrika, mencuci, pompa air, lampu, dan televisi. Rata-rata buruh saat ini sudah mengeluarkan biaya listrik Rp 100-140 ribu per bulan, padahal upah per bulan tahun 2017 hanya Rp 1,4 juta. "Bagaiman pun listrik termasuk dalam  komponen perhitungan KHL," ujar Kirnadi.

Buruh mendesak, dengan adanya pencabutan subsidi itu, pemerintah daerah khususnya gubernur harus menghitung lagi secara jujur tanpa ada manipulasi tentang kebutuhan hidup layak se-Yogyakarta. "Momentum pencabutan subsidi listrik ini menjadi waktu tepat untuk DIY mulai menetapkan upah minimum sektoral," ujar Kirnadi.

Upah minimum Kabupaten Sleman 2017 sebesar Rp 1.448.385, sedangkan di Klaten upah 2017 sebesar Rp 1.528.500 dan Kabupaten Magelang Rp 1.570.000. "Masak upah minimum Kabupaten Sleman sekarang bisa kalah dengan Kabupaten Klaten dan Magelang. Ini kan sangat tak rasional, baik secara ekonomi ataupun secara sosial," Kirnadi.

Menurut anggota Parampara Praja —tim penasihat gubernur DIY—yang juga ahli ekonomi, Edi Suandi Hamid, rencana mencabut subsidi listrik pada golongan 900 VA jelas berpotensi menurunkan daya beli masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah.


“Masyarakat yang terkena bisa merasa menjadi lebih miskin dari sebelumnya, karena uangnya jadi banyak tersedot untuk membeli listrik,” ujarnya. Edi mendesak pemerintah pusat mengkaji kembali agar rencana pencabutan subsidi ini. “Di DIY pengguna 900 VA mayoritas warga menengah ke bawah.” mer, bis, teo
Share on Google Plus

About Nadi Usea