Islam dan Kontestasi Pancasila Kita

Oleh: Munawir Aziz
Periset di Kaukus Aliansi Kebangsaan, Dosen di UNIRA Malang

Di negeri ini, perdebatan tentang Pancasila sebagai ideologi kebangsaan mengalami dinamika tiap zaman. Pada dekade awal kemerdekaan, di tengah rahim kebangsaan kita, Pancasila menjadi bagian yang diberdebatkan untuk dipahami sebagai ideologi yang mampu menjadi jembatan pemikiran semua pihak.

Kebhinnekaan telah dipahami sebagai pondasi untuk persatuan bangsa, akan tetapi posisi agama dan negara tetap menjadi perdebatan yang meruncing, yang mengalami dinamika eskalasi dalam tiap zamannya.

Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila dipahami sebagai rujukan yang mampu menjadi simpul kebangsaan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari unsur pribumi, namun juga pendatang dari etnis Tionghoa dan Arab, maupun etnis-etnis lain dari kawasan Nusantara.

Untuk hal ini, Soekarno pernah berujar lantang bahwa suku-suku yang ada, merupakan kaki-kaki yang memperkuat pondasi ke-Indonesia-an kita. Dalam konteks ini, tidak dipermasalahkan tentang asal dan akar kebudayaan, baik dari tanah Tiongkok maupun Jazirah Arab, namun kontribusi nyata dalam pergerakan kebangsaan yang menjadi instrument utama.

Diplomasi politik dan kebudayaan, yang dilakukan Soekarno, Kiai Wahid Hasyim, dan beberapa tokoh pejuang yang keislaman-kebangsaan, mampu menimimalisasi perpecahan dalam perumusan Islam sebagai formalitas atau semangat kebangsaan.

Pada kisaran sejarah selanjutnya, Islam dipahami sebagai semangat kebangsaan, sebagai ruh al-wathaniyyah, yang mengilhami dan menginspirasi segenap anak bangsa untuk berkontrbusi penting dalam setiap karyanya.

Meski menyisakan ‘luka’ dan pemahaman yang berbeda, diskursus Islam dan negara terus berkembang mengikuti konteks zamannya. Pada masa Orde Baru, di bawah kontrol kuasa Soeharto, Pancasila menjadi ideologi yang diformalisasi sebagai jargon politik.

Di tangan Orde Baru, Pancasila menjadi hantu yang terpisah dengan realitas kehidupan warga negeri ini. Ketika bergeser menjadi jargon formal, Pancasila kehilangan relevansi dengan realitas dan tantangan kehidupan warga Indonesia pada tiap zamannya.

Memaknai Diskursus Pancasila
Pancasila dalam kerangka politik Orde Baru, berubah menjadi menakutkan, sebagai jargon politik untuk meneror warga. Pancasila kehilangan relevansinya, dan perlu disegarkan dengan penafsiran dan pemaknaan yang baru. Diskursus tentang Pancasila hanya dikuasai oleh negara, dan ormas maupun perwakilan komunitas warga tidak berhak memaknainya.

Dalam konteks ini, kita perlu membaca langkah Gus Dur menerobos sekat Orde Baru, untuk memaknai Pancasila. Ketika Gus Dur sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), beliau menyatakan dukungan terhadap Pancasila dan sebagai asas tunggal Indonesia.

Dalam catatan Greg Barton (2003: 182), dukungan Gus Dur terhadap Pancasila, dan setidaknya pemerintahan Soeharto dalam konteks politik, memberi efek lain dalam diskursus politik dan kebangsaan.

“Kini Gus Dur dan Kiai Ahmad Shiddiq dapat mengubah perdebatan menjadi hal yang menguntungkan dengan menafsirkan kembali Pancasila untuk kepentingan mereka. Di tangan Gus Dur, Pancasila menjadi sesuatu yang mewakili sejenis agama sipil yang sekaligus mendorong maju nilai-nilai pencerahan, termasuk demokrasi dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk demokrasi dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melindungi kebebasan individu untuk memilih kepercayannya sendiri,”

Menurut Gus Dur, persoalan utama dalam perdebatan tentang Islam dan negara, adalah bagaimana membuat Islam memperjuangkan demokrasi dalam rangka pengembangan paham warga negara untuk mengembangkan demokrasi.

“Negara haruslah melayani semua pihak, karena Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Cukup apabila warga negaranya memperjuangkan sumbangan dan peranan Islam secara informal dalam pengembangan demokrasi,” (Wahid, 2002: 186).

Penyelarasan syariat Islam pada Pancasila, membawa perdebatan antara Islam dan ideologi tersebut. Gus Dur mencatat bahwa dalam sebuah muktamar, selepas tahun 1971 di Surabaya, NU ternyata merumuskan Islam sebagai moralitas pendidikan dan ajaran/hukum agama. Dengan demikian, NU tidak dapat menerima Islam sebagai sesuatu yang ideologis. Akan tetapi, Pancasila dimaknai sebagai semangat, sebagai ruh yang memaknai jiwa kebangsaan kita.

Lebih lanjut, Gus Dur mengingatkan tentang pentingnya tiga nilai universal untuk menghadirkan pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa. Tiga nilai ini, yakni kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Ketiganya, merupakan inti dari Pancasila, yang selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Kebebasan –sekaligus keamanan dalam berpendapat maupun berkarya– menjadi ruh Islam, sebagai agama penyebar kedamaian. Sementara, konsep al-adl (keadilan) dan musyawarah (syuro), merupakan inti dari komunikasi antar personal dan komunal dalam Islam.

Perdebatan tentang Pancasila sebagai ideologi dan semangat kebangsaan kita, perlu terus disegarkan dengan realitas serta tantangan zaman. Pada masa awal kemerdekaan, ide tentang pembangunan manusia yang terkoneksi dengan sumber daya alam dan kontruksi birokrasi pemerintahan menjadi hal utama.

Sekarang, pemaknaan Pancasila perlu dihadapkan pada etika kepemimpinan, pengamanan sumber daya alam, dan kontestasi ideologi maupun geo-strategi sekaligus geo-politik ekonomi yang menjadi tantangan bangsa kita.


Jika tidak demikian, selalu ada ruang untuk menikam pemaknaan Pancasila dengan ideologi-ideologi keagamaan-formal yang menjadi alternatifnya. Sungguh, yang diperlukan saat ini adalah terus menyegarkan makna dan relevansi Pancasila kita, bukan menggantinya dengan ideologi-ideologi yang berkedok agama formal yang dianggap wahyu langit, namun sebagai kendaraan politik.*
Share on Google Plus

About Nadi Usea