Kagum, Angkat 6 Ribu Outsoursing Jadi Pegawai Tetap

Ketika Gus Ipul Buka Munas V SPPI di Surabaya



Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf  (tengah)
 dan tokoh politik Rieke Dyah Pitaloka bersama
jajaran pengurus SPPI usai pembukaan acara
di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (5/12) kemarin.
|
DUTA/FATHIS SUUD
Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf  berharap Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) memperkuat organisasi dan membangun solidaritas yang kuat agar suaranya bisa didengar perusahaan serta mampu meningkat kapasitas ketrampilan anggotanya supaya perusahaan menjadi maju.

FATHIS SUUD, SURABAYA

"Memilih pemimpin yang baik itu bagian dari cara memperkuat organisasi. Tapi saya berharap pemilihannya cukup dengan musyawarah mufakat, tak usah votting karena itu sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia," ujar Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf saat membuka Munas V SPPI di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (5/12) kemarin.

Menurut Gus Ipul, hubungan karyawan dengan perusahaan itu harus baik. Sebaliknya, perusahaan juga harus bersikap bahwa karyawan itu bagian dari aset perusahaan. "Kalau ada karyawan sampai turun ke jalan menggelar aksi itu menunjukkan bahwa hubungan perusahaan dengan karyawan tidak berjalan dengan baik," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi PT Pos Indonesia yang berani mengangkat 6 ribu pegawai outsoursing menjadi pegawai tetap. Padahal di banyak perusahaan BUMN yang lain justru melakukan pengurangan karyawan atau PHK. "Ini tentu berkat kerja keras SPPI dan kebaikan manajemen PT Pos Indonesia. Padahal perusahaan ini saya kira kinerjanya belum maksimal," tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Rieke Dyah Pitaloka alias Oneng anggota Komisi VI DPR RI menyatakan pemerintah telah mengupayakan PT Pos Indonesia sebagai penyalur logistik nasional agar perusahaan BUMN itu bisa survive. "Kami berharap PT Pos Indonesia bisa seperi Pos Jepang yang mampu memiliki Bank maupun ansuransi," tegas politisi asal PDIP.

Tokoh buruh ini juga berharap Munas V SPPI, jangan sampai ikut-ikutan pragmatis atau money politic dalam pemilihan ketua yang baru. "Yang terpenting hasil Munas ini mampu membuat rekomendasi yang penting buat manajemen perusahaan karena serikat harus mampu menjadi back bon peruahaan dan peningkatan karyawan melalui pendidikan forwarder," tegas Oneng.

Masih di tempat yang sama, Ketum SPPI Jaya Santosa dalam sambutannya mengatakan bahwa SPPI yang berdiri sejak 6 Juli Tahun 2000 telah berhasil mengupayakan agar status karyawan PT Pos Indonesia yang bekerja sejak 1931 hingga 1978 disetarakan dengan PNS. "Alhamdulillah tahun 2016 ini sebanyak 12 ribu karyawan telah ditetapkan oleh BKN statusnya menjadi PNS," ujar Joko Santoso.

Menurut Joko, penurunan status karyawan PT Pos Indonesia akibat peralihan status Perum Pos menjadi PT Pos Infonesia pada tahun 1995. Padahal sesuai UU No.8 Tahun 1978 tentang PNS, perubahan status badan hukum perusahaan BUMN itu tidak merubah status karyawan.

Akibatnya, kata Joko selama 21 tahun karyawan PT Pos Indonesia gajinya tak sesuai dan jauh di bawah gaji PNS yakni sekitar Rp1 juta - Rp2 juta. "Kami berharap pemerintah segera mengeluarkan PP agar kekurangan gaji selama 21 tahun itu segera dibayar," jelasnya.

Di sisi lain, SPPI juga memperjuangkan karyawan yang masuk mulai tahun 1978-1995 yang terdiri dari 14 ribu karyawan yang masih aktif dan 17 ribu karyawan yang sudah pensiun statusnya opsional antara PNS atau setara PNS.  "Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan PT Pos Indonesia. Pangkat boleh Kopral tapi gaji setara Jenderal, sehingga PT Pos harus menjadi juara," tegas Jaya.


Ia juga bersyukur upaya memperjuangkan karyawan kontrak yang usia kerjanya diatas 3 tahun sudah diangkat menjadi karyawan tetap sebanyak 6 ribu orang pada tahun 2016 ini. "Kami juga berharap PT Pos Indonesia bisa menjadi juara dan maju agar kesejahteraan karyawan bisa meningkat," pungkas pria yang digadang-gadang terpilih lagi menjadi Ketum SPPI periode 2016-2021. *
Share on Google Plus

About Nadi Usea