Plt Gubernur: Jangan Pisahkan Jakarta dengan Betawi

POLEMIK DANA HIBAH ANGGARAN BAMUS BETAWI


Pagelaran Ondel-Ondel yang menjadi ciri khas masyarakat Betawi
saat tampil dalam Lebaran Betawi.|IST
Kehidupan budaya Betawi telah mewarnai kemegahan Ibu Kota Jakarta. Karenanya, budaya Betawi harus terus dipertahankan. Melalui Bamus Betawi, budaya kearifan lokal ini diharapkan bisa bangkit dan terus menjadi bagian dari Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyatakan, membangun sebuah daerah haruslah bertumpu pada akar budaya daerah tersebut. Kalau hal itu adalah Jakarta, maka pondasinya adalah budaya Betawi.

Soni sapaan akrab Sumarsono menegaskan, jika budaya di suatu daerah itu hilang maka daerah itu akan runtuh. "Jadi jangan pisahkan Jakarta dengan Betawi," katanya.

Hal itu disampaikan Sumarsono terkait polemik pencairan dana hibah kepada Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016. Sebenarnya, tambahnya, dana hibah tersebut tercantum pada APBD 2016. Namun pencairannya belum sempat dilakukan. Karena Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendisposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut.

Atas dasar itulah, Soni memutuskan untuk mencairkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD Perubahan 2016. Ia pun mengaku, hal itu sebagaimana saat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara. Karena, menurutnya membangun Sulawesi Utara harus berpangku pada budaya Minahasa.

"Budaya Betawi bicara cipta, karya, dan rasa. Pantaskah bantuan Bamus Betawi tidak dicairkan? Kalau bicara rasio boleh iya, tapi kalau bicara rasa, rasanya tidak. Makanya tangan saya akhirnya meneken keputusan untuk mencairkan hibah Bamus Betawi, saya bertanggungjawab dunia akhirat. Jelang kebangkitan Betawi, saya berikan dukungan sepenuhnya," kata Soni.

Adapun hibah Bamus Betawi yang dicairkan pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian pada RAPBD 2017, diajukan dana hibah sebesar Rp 5 miliar kepada Bamus Betawi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, salah satu alasannya tidak mencairkan dana hibah untuk Bamus Betawi pada APBD 2016, karena penyelenggaraan Lebaran Betawi yang diisi oleh sambutan-sambutan bernuansa politis.

Alasan Ahok tersebut langsung dibantah Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin. Ia menjelaskan, saat Lebaran Betawi ada ulama yang memberi tausyiah dan disebut tak sengaja menyinggung pemilihan gubernur. "Penceramahnya keseleo lidah, dan penceramah itu bukan dari unsur Bamus Betawi. Sudah kami minta kejelasan dan klarifikasi kepada ulama itu," kata Zainuddin.


Dia menyebut, Bamus Betawi netral pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Masyarakat Betawi, kata dia, ada yang memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor 1, 2, dan 3. “Bamus Betawi membebaskan masyarakat Betawi memilih pemimpinnya,” pungkasnya. * trb, skl
Share on Google Plus

About Nadi Usea