Polri Punya Bukti Transfer Biaya Makar

RikwantoKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas)
Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol 
JAKARTA–Polri mengungkap adanya anggaran yang dicairkan untuk biaya tindakan makar yang diduga akan dilakukan belasan aktivis yang ditangkap 2 Desember lalu. "Iya ada (uangnya)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto di kawasan Monas, Selasa (6/12).

Namun, Rikwanto enggan membeberkan berapa besaran anggaran tersebut. Sebab, hal itu masuk ke materi penyidikan, sehingga tak patut dibeberkan. Rikwanto hanya menjawab  (uangnya) cukup ketika ditanya terkait besaran anggaran yang ada untuk kasus dugaan makar tersebut.

"Ada memang anggaran yang dicairkan. Saya tidak memberikan rincian karena masuk materi penyidikan. Cukuplah (jumlahnya)," ucap Rikwanto.

Sebelum Aksi Bela Islam III, 2 Desember 2016 lalu, polisi menangkap 11 orang karena diduga akan melakukan makar. Dari 11 orang itu, 8 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, 2 orang tersangka kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), satu lainnya yakni musisi Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa Pasal 270 KUHP.

Dari 11 orang, tiga orang di antaranya ditahan. Mereka yang ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus dugaan makar, dan dua lainnya atas nama Jamran dan Rizal Kobar terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Ketiganya saat ini ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya.

Bicara terpisah, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul membeber bukti-bukti kuat yang diduga untuk tindakan makar. Salah satunya bukti transfer dana dari seseorang. Namun, Martinus tak menyebut secara gamblang siapa pihak yang mentransfer dan pihak yang menerima dana tersebut.

Selain itu ada bukti dokumen. "Satu adanya dokumen tapi isinya dokumen apa tentu ini jadi catatan bagi penyidik," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12).

Juga ditemukan video berisi pernyataan atau ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Adanya video yang di-upload kemudian adanya pemberitaan yang berisi tentang statement ajakan," ujar Martinus.

Selain itu ada indikasi yang mendukung terjadinya upaya makar yaitu menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR. "Padahal kesepakatannya kan tidak seperti itu. Yng dilakukan adalah untuk melakukan kegiatan ibadah. Ini akan diganggu dengan mengajak masyarakat yang ibadah ke DPR, itu kan di luar kesepakatan," ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

Pati TNI AD Tak Tersinggung
Dalam penangkapan oleh kepolisian tersebut, dua pensiunan TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha turut diciduk karena dugaan merencanakan makar. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka meski tidak ditahan.

Setelah penangkapan itu, beredar video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube 'Dragon TV', Minggu (4/12) lalu. Disebutkan bahwa penangkapan Kivlan dan Adyawarman telah memicu ketersinggungan jajaran perwira tinggi dan menengah TNI AD.

Penangkapan sesepuh TNI AD ini dianggap telah menuduh bahwa keberpihakan TNI pada rakyat bertujuan makar pada pemerintah.

"Narasi dalam video tersebut sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta lembaga kepresidenan," kata Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/12).

"Sekali lagi TNI menegaskan, isu berita tersebut tidak benar atau hoax. Ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI dan Polri dan masyarakat lainnya," tegas Kapuspen TNI ini.

Wuryanto menjelaskan, Kivlan dan Adityawarman merupakan pensiunan TNI, dan saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti WNI lainnya. Menurut dia, TNI mendukung langkah Polri mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan inkonstitusional.

"Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar," tuturnya.

"Sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI. Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri," tandasnya.

Sri Edi Swasono Bela Adik
Sementara itu, Prof Sri Edi Swasono bersuara atas penahanan adiknya, Sri Bintang Pamungkas atas kasus dugaan makar. Dia yakin apa yang dilakukan sang adik bukan tindakan makar.

"Ini bukan makar! Jika Pak Mahfud MD mengatakan itu makar, ya memang Mahfud MD pintar. Tapi asal tahu saja yang pintar bukan hanya dia," ujar Sri Edi usai menghadiri Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12).

Sri Edi mengaku belum sempat menjenguk adiknya di tahanan. Namun dari laporan anaknya yang sudah menjenguk Bintang, dia mengetahui bahwa adiknya dalam kondisi sehat. "Penjaranya ngopeni (merawat) dia dengan baik, penjaranya baik. Dia biasa berjuang. Dan dia keberatan disebut makar," imbuhnya.

Menurut dia, sudah ada beberapa orang yang melakukan upaya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Upaya-upaya itu, kata Sri Edi, dilakukan mulai dari level Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. "Kenapa yang ngomong Bintang kok dibilang makar?" kata Sri Edi.

Keluarga juga tak menyikapi penahanan Bintang secara serius. Bagi mereka, hal itu sudah menjadi risiko menjadi aktivis. Sri Edi bercerita dirinya juga pernah ditangkap dengan tuduhan makar saat era Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu dia ditangkap bersama Ali Sadikin dan Kemal Idris.


"Pak Kemal Idris juga jenderal yang tidak punya senjata, kena seumur hidup juga (ancaman hukumannya). Enak saja disebut makar," kata Sri Edi. ful, viv, mer
Share on Google Plus

About Nadi Usea