Program AHY Dituding Money Politik

Per RW Dijanjikan Terima Rp 1 Miliar

Calon Gubernur Jakarta Nomer Urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono
didampingi istrinya Annisa Pohan saat melakukan kampanye
mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta, Kamis (1/12).|LPT
JAKARTA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan, program Rp 1 miliar per RW yang dicanangkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni, sebagai politik uang. Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang, karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.
"Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi misi," kata Mimah di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).
Saat pertama kali menemukan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu kemudian memanggil tim sukses Agus-Sylvi. Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan karena di awal, pelanggaran tersebut diduga sebagai politik uang.
"Pertama kita duga itu adalah politik uang. Saat kita lakukan kajian bersama polisi dan kejaksaan, tidak ditemukan dugaan pidana pemilu," jelasnya.
Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.
"Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasinya. Maka, dugaan itu kami teruskan pada KPUD. Sanksinya kami serahkan pada KPUD," kata Mimah.
Terkait tuduhan yang dilontarkan Bawaslu DKI Jakarta tersebut, Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, janji pasangan Agus-Silvy terhadap program RW tersebut merupakan bukti nyata, atas program kerja yang diusungnya apabila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, janji pemberian dana kepada pihak lingkungan di tingkat RW tidak dilakukan dengan serampangan. Dana yang bersumber dari APBD tersebut, bakal direalisasi melalui pemberdayaan komunitas.
"Money politik jauh sekali. Ini adalah konsep kami yang kongkrit, kan semua bertanya bagaimana kongkritnya dan itulah kongkritnya," tegas Agus.
"Itu juga bentuknya program. Jadi, bukannya kita lantas bagi-bagi uang tanpa arah. Justru karena kita ingin memberdayakan komunitas masyarakat yang ada di bawah, dan mereka pula yang tahu apa saja kebutuhan dan permasalahan yang berbeda-beda itu," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Putera sulung Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menjanjikan permodalan lainnya, yakni pemberian modal untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program tersebut didasarkan pada tingginya jumlah masyarakat DKI Jakarta yang kini menggantungkan hidupnya dengan berusaha dibandingkan pekerjaan formal.
"Tentunya, ini juga satu prinsip dengan yang kami tawarkan, menumbuhkan kemampuan masyarakat, terutama yang berada di dalam kategori pengangguran, terbuka untuk bisa memulai usaha dari skala kecil dulu atau mikro," ujarnya.

Lebih jauh, terang Agus, paradigma pemberdayaan komunitas masyarakat sejatinya akan selaras dengan rencana pembangunan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi warga Jakarta. "Semua harus dilakukan dalam sebuah kerangka besar konsep pembangunan ekonomi kita. Tetapi sekali lagi di sini yang membedakan saya adalah ingin memberdayakan komunitas mereka karena punya arti yang sangat penting," katanya. * kcm, trb, dtk
Share on Google Plus

About Nadi Usea