Yusril Resmi Dampingi Dahlan

Sebut Cuma Salah Prosedur, PT PWU Tidak Dirugikan

Yusril Ihza Mahendra|IST
JAKARTA-Pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menyatakan dirinya telah ditunjuk mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Persero) Dahlan Iskan sebagai kuasa hukum dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset pemerintah daerah Surabaya. Yusril menilai Dahlan hanya salah prosedur dalam penjualan aset  BUMD milik Pemprov Jatim tersebut. Selain itu, Yusril menyebut tidak ada kerugian, malahan PT PWU diuntungkan.

Kasus ini telah digelar sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, agenda pembacaan dakwaan ditunda hingga Selasa (6/12) besok, karena Dahlan belum menunjuk kuasa hukum. Hal itu dia lakukan karena belum menerima berkas dakwaan.
"Banyak yang tanya, tapi saya tidak bisa jawab karena kami tidak tangani kasus PWU. Hari ini saya sudah resmi ditunjuk," kata Yusril dalam konferensi pers di Hotel Century Senayan, Jakarta, Minggu (4/12).

Sebelum mendampingi Dahlan dalam kasus dugaan korupsi di PT PWU, Yusril memang sudah mendampingi mantan Menteri BUMN era SBY itu di kasus-kasus lain. Di antaranya dugaan korupsi pengadaan 21 gardu listrik jaringan Jawa Bali Nusa Tenggara dan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik.

Sedangkan kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Pemda Jawa Timur ditangani pengacara Dahlan lainnya, seperti Pieter Talaway.

Terkait dakwaan yang dikenakan kepada kliennya, pengacara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menilai ada upaya dari jaksa untuk mencari-cari kesalahan. Terlebih, semua prosedur penjualan aset sudah dilaksanakan Dahlan.

"Permintaan persetujuan dari DPRD (Jawa Timur) sudah dilakukan. Sudah dijawab, sudah disetujui.
Tapi jaksa bilang (persetujuan) ditandatangani Ketua DPRD, jaksa nilai itu sebagai surat pribadi Ketua DPRD," jelas Yusril. "Padahal suratnya ada kop DPRD," tambahnya.

Atas dasar itu, Yusril menegaskan akan secara maksimal membuktikan bahwa Dahlan tidak memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri dalam persidangan. "Dalam hati saya, Pak Dahlan tidak salah hanya dicari-cari (kesalahannya). Biar nanti kami fight di pengadilan," sebutnya.

Dalam momen tersebut, Yusril didampingi advokat dari Ihza dan Ihza Law Firm, Agus Yuwarsono. Pembelaan terhadap Dahlan di persidangan juga akan dilakukan pengacara yang menangani kasus praperadilannya, yakni Pieter Talaway dkk. Ditambah dua lawyer asal Surabaya, Mursyid Widiantoro dan Imam Syafii.

"Kami bergabung menangani perkara ini. Insya Allah persidangan selanjutnya pada Selasa 6 Desember 2016 Pengadilan Tikipor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi mulai hari ini saya sudah bisa menjawab terkait dakwaan terhadap Pak Dahlan Iskan," ujar Yusril.

Kesalahan Prosedur
Menurut Yusril, Dahlan hanya salah prosedur dalam penjualan aset PT PWU, BUMD milik Pemprov Jatim tersebut. Seperti disangkakan, Dahlan didakwa menjual aset pemerintah daerah Surabaya saat menjabat sebagai Dirut PT PWU

"Saya cermati surat dakwaan ditujukan Pak Dahlan Iskan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu kelihatannya salah prosedur saja. Pak Dahlan melepas dua aset (pemerintah Surabaya) dari PT PWU di Kediri dan Tulung Agung," ujarnya.

Yusril menyatakan, tudingan jaksa terhadap Dahlan, saat itu menjabat sebagai Dirut PWU, adalah Dahlan dinilai tidak memiliki persetujuan DPRD dalam melepas aset pemerintah.

"(Padahal) Pak Dahlan sebagai direksi pada waktu itu telah menulis surat kepada pimpinan DPR, minta persetujuan (dua aset dilepas) itu sudah dijawab oleh DPRD Jawa Timur, kop surat (juga) DPRD Jatim, dan (surat) ditandatangani oleh ketua DPRD," kata Yusril.

Meski percaya bahwa ini hanya kesalahan prosedur, Yusril menyatakan saksi penting ketua DPRD yang menandatangani tidak bisa lagi dihadirkan karena sudah meninggal dunia. Namun begitu, ia tidak menyerah. Yusril siap mendatangkan saksi ahli lain dan bukti kuat di persidangan Dahlan Iskan guna membuktikan surat ketua DPRD itu sudah representatif mewakili atau tidak.

"Jadi di persidangan kami akan tunjukkan bukti sah bahwa (surat) sudah dijawab oleh DPRD. Ada dua ahli harus dihadirkan di persidangan, ahli bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara," terang Yusril.

PT PWU Diuntungkan
Selain itu, menurut Yusril, PT PWU tak mengalami kerugian akibat penjualan aset tersebut. Justru, kata Yusril, PT PWU sangat diuntungkan.

"Dengan penjualan dua aset di Tulungagung dan Kediri, maka tanah bolong-bolong di Surabaya dapat dibebaskan seluruhnya. Sehingga tanah itu punya nilai ekonomis sangat tinggi. Secara faktual sangat menguntungkan. Jadi enggak ada rugi apa-apa. Bisnis saja. Perusahaan sangat diuntungkan," katanya.

Yusril menjelaskan, pada awal 2000, Dahlan Iskan diminta gubernur Jatim saat itu menjadi direktur BUMD PWU. Saat itu, Dahlan Iskan menyanggupinya asalkan status perusahaan jadi perseroan terbatas.

"Kemudian diubah jadi PT dan Pak Dahlan jadi Dirut. Beliau sendiri mengatakan bersedia jadi direktur tanpa menerima gaji apa pun. Pak Dahlan karena banyak perusahaan beliau, untuk PWU ini gratis tanpa digaji, karena niatnya untuk membenahi perusahaan daerah supaya maju," katanya.

Menurut dia, dalam penyidikan maupun surat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, Dahlan Iskan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan dua aset PWU di Tulungagung dan Kediri. "Memang aset PT PWU banyak sekali, aset-aset nganggur berupa tanah, antara lain di Tulungagung dan Kediri," katanya.

Yusril mengatakan, Dahlan Iskan saat itu membentuk tim untuk menilai aset-aset tersebut. Menurut dia, aset-aset dijual dengan maksud setelah terjual uangnya dibelikan aset lagi dalam bentuk tanah. "Sebelumnya ada juga aset PWU di Karangpilang Surabaya, tapi tidak bisa dimanfaatkan karena bolong-bolong, masih banyak milik orang lain, belum dibebaskan," tuturnya.

"Dengan penjualan dua aset di Tulungagung dan Kediri, maka tanah bolong-bolong di Surabaya dapat dibebaskan seluruhnya, sehingga tanah itu punya nilai ekonomis sangat tinggi. Secara faktual sangat menguntungkan. Jadi enggak ada rugi apa-apa. Bisnis saja. Perusahaan sangat diuntungkan," ujarnya.

Menanggapi penunjukan Yusril sebagai kuasa hukum Dahlan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Revalino yang juga  Kasipidus Kejati Surabaya mengatakan, itu hak terdakwa.


“Menunjuk pengacara siapa pun sebagai penasihat hukumnya, itu hak terdakwa. Yang pasti kita sebagai JPU tetap profesional untuk membuktikan dakwaan kita,” ujarnya saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Minggu (4/12).ful, eno, tri, lip, mer
Share on Google Plus

About Nadi Usea